Follow
Pegawai Honorer Ajukan Uji Materi UU ASN ke MK
Merdeka.com - Sejumlah pegawai honorer dari sejumlah provinsi mengajukan permohonan mendaftarkan permohonan judical review UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai terdapat beberapa pasal dalam UU tersebut yang merugikan keberadaan pegawai honorer.
Adapun pasal yang digugat antara lain, Pasal 6 huruf b tentang kriteria ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, Pasal 58 ayat (1) dan (2) tentang pengadaan ASN dan Pasal 99 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kami sebagai pemohon merasa bahwa hak konstitusional sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan," kata Koordinator Honorer Menggugat Yolis Suhadi di Gedung MK Jakarta Pusat, Senin (13/1).
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang menyoroti ketidakadilan dalam pembuatan RPMK? 'Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif,' kata Firman, Selasa (24/9).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
Yolis mengatakan pemerintah dan DPR tak pernah serius membahas rencana revisi UU ASN. Para pegawai honorer, kata dia, kini pesimistis UU ASN tersebut akan dibahas oleh DPR periode 2019-2024.
DPR Sekedar Janji
Pasalnya, DPR periode sebelumnya hanya sekedar menjanjikan UU ASN akan direvisi, namun hingga habis masa jabatan tak pernah kunjung terealisasi. Untuk itu, dia memilih untuk mengajukan permohonan uji materi UU ASN di MK.
"Kalau ada yang menjanjikan, 'Sabar honorer Indonesia, UU ASN sudah masuk prolegnas', maaf kami tak mau jadi korban janji revisi. Sebab berkaca dari UU KPK, MD3 dan beberapa UU lain, tanpa perlu ke Prolegnas-pun RUU disahkan menjadi UU," jelas Yolis.
"Sekali lagi kami menegaskan. Kami tidak mau menjadi korban janji revisi," sambungnya.
Pemerintah Tak Beri Solusi
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah menawarkan solusi apapun kepada para pegawai honorer. Janji pemerintah untuk memanusiakan honorer melalui tes PPPK, nasibnya pun kini tak juga jelas.
Yolis menyebut pemerintah selalu berdalih bahwa hal itu tengah mengkaji aturan dan anggaran untuk menentukan status pegawai honorer. Dia pun sangat menyayangkan hal tersebut.
"Setelah kurang lebih 9 bulan pasca-pengumuman rekan kita yang lulus test PPPK, itupun tak ada kabarnya sampai hari ini. Gaji mereka masih Rp150 ribu," tutur dia.
Yolis menegaskan upaya pengajuan uji materi ini bukan untuk melawan pemerintah, namun hanya menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara. Dia berharap hal ini dapat memberikan kejelasan status pegawai honorer.
Pengajuan uji materi ini berasal dari sekelompok pegawai honorer di 13 Provinsi. Mereka yakni, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pegawai Honorer Teknis dan Administrasi, dan Tenaga Kesehatan. Uji materi terdaftar dengan nomor 1942/PAN.MK/I2020.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah tengah tengah melakukan uji publik Revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnya
Selain PPPK bakal dapat pensiunan, revisi UU ASN juga memastikan tidak ada PHK 2,3 juta tenaga honorer.
Baca Selengkapnya
Saat ini jumlahnya sudah membengkak hingga 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kehadiran UU ASN secara keseluruhan telah menjawab tujuh klaster masalah utama di lingkungan KemenPAN-RB.
Baca Selengkapnya
Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang setuju dengan memberikan catatan.
Baca Selengkapnya
Prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.
Baca Selengkapnya
Dalam aksi demonstrasi tersebut para ASN tenaga honorer menuntut 3 poin.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan aturan-aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru menyulitkan profesi tenaga honorer
Baca Selengkapnya
Ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya
Rencananya akan ada 10 ribu tenaga honorer dari Banten yang akan demo pada Senin 7 Agustus di Gedung DPR Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kepala negara juga menyiapkan sanksi jika tindakan pengangkatan tersebut masih dilakukan.
Baca Selengkapnya
Sistem tenaga honorer dinilai kurang cukup jelas dalam sistem rekrutmen, meski memiliki landasan PP 48/2005.
Baca Selengkapnya