Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pegawai KPK Tak Lolos TWK Disebut-sebut Sudah Ditarget & Dibagi Beberapa Klaster

Pegawai KPK Tak Lolos TWK Disebut-sebut Sudah Ditarget & Dibagi Beberapa Klaster Firli Bahuri lantik pegawai KPK lolos TWK jadi ASN. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai peralihan pegawai menjadi aparat negeri sipil (ASN) dinilai hanya sebagai alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang memang sudah menjadi incaran.

Dari total 75 pegawai itu pun, Tri Artining Putri atau yang akrab disapa Puput itu menyakini bila dirinya memang sengaja sudah menjadi incaran untuk disingkarkan. Argumen itu semakin diyakini, setelah adanya hasil diskusi yang menemukan adanya kluster yang kerap diwaspadai pimpinan KPK.

"Klaster itu sebenarnya analisis kami aja. Karena kan kami meyakini TWM ini adalah alat dan Cak Harun udah diliatin emang ada sejumlah nama yg dianggap berbahaya sama Firli (Ketua KPK)," kata Puput saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/6).

Apa yang dimaksud Puput, yaitu terkait pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid yang dijuluki si raja ott (operasi tangkap tangan). Yang kala itu diketahui namanya diduga telah menjadi orang yang diwaspadai Ketua KPK Firli Bahuri.

"Nyambung jadinya (antara target yang diwapadai dengan kluster)," ujar Puput.

Okeh sebab itu, Puput menyebut jika klaster yang dimaksud memang menjadi target disingkirkan yaitu Wadah Pegawai (KPK) yang dimana kala itu menjadi pihak meneken petisi terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli saat menjadi Deputi Penindakan KPK.

Klaster kedua yaitu para penyidik yang turut menangani perkara-perkara kelas kakap hingga klaster ketiga yaitu pegawai yang kerap mengkritik kebijakan Pimpinan KPK. Namun, dari ketiga klaster yang disebut, terdapat klaster yang sengaja ditempatkan sebagai pemecah dari klaster yang dimaksud.

"Karena ada pegawai yanh kaga pernah ngapa-ngapain dah soal perlawanan dan anaknya baik banget nurut kaga macem, kena juga," ujar Puput.

Puput pun menjelaskan adanya klaster yang disebut hanya pengabur itu memang sengaja dibuat hanya untuk membangun persepsi jika para pegawai yang dinonaktifkan itu berdasarkan hasil TWK bukan karena sudah ditarget sebelumnya.

"Ya supaya keliatannya emang itu emang hasil TWK, bukan ngincer orang tertentu," bebernya.

Kecurigaan Puput semakin kuat dengan adanya ruangan nomor 2 yang jadi penempatan wawancara para pegawai tak lolos TWK. Sehingga, dia menduga jika TWK ini seperti sudah dikondisikan.

"Ruang dua ini pewawancaranya dua, kan jadi kaya udah ada pengkondisian dong sebelum tes. Padahal ruang lain hanya satu (pewancaranya)," sebutnya.

Puput menyebut selain dirinya yang menjalani tes di ruangan nomor dua, terdapat para pegawai yang senasip dengannya, seperti Novel Baswedan, Aulia Postiera, Giri Suprapdiono, hingga Sujanarko.

Namun demikian, Puput mengaku tak ingat nama-nama pegawai lainnya, karena berkas yang sudah disiapkan tersebut telah dihilangkan. Hal itu dilakukan untuk menghindari potensi peretasan kepada para pegawai KPK yang dinonaktifkan.

"Kami rutin clear chat karena kan selalu ada potensi peretasan," ujarnya.

Sebelumnya, Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan selama ini bekerja secara profesional. Tetapi, tiba-tiba dia dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dilabeli radikal.

"Bagaimana kita mau berbangsa bila yang selama ini bekerja profesional tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara?" katanya saat bertemu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Kantor PGI, Jumat (28/5).

Dia mengatakan TWK bukanlah tools untuk melihat seseorang lulus atau tidaknya seseorang menjadi ASN dalam alih status ini. Novel pun menilai proses tes tersebut untuk menargetkan mereka.

"Prosesnya adalah upaya yang sudah ditarget. Ada fakta dan bukti untuk ini. TWK hanyalah justifikasi untuk target tertentu", lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Pembelajaran Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mengeluhkan, taat beragama diidentikkan dengan talibanisme. Hotman pun mengakui dalam lembaga antirasuah sering alami ancaman tetapi nilai agama yang buat bertahan.

"Karena agamalah yang mengajar kami untuk berbuat seturut etika. Di KPK itu godaannya banyak sekali, dan ancaman selalu datang. Nilai-nilai agamalah yang membuat kami tetap bertahan," bebernya.

Kemudian Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang pun mengamini ada tantangan berat selama di KPK. Apalagi sering berhadapan dengan koruptor.

"Kami sebagai KPK ini tantangannya berat. Kami berhadapan dengan koruptor. Dan yang bisa korupsi hanyalah mereka yang punya akses kepada kekuasaan. KPK ini hanyalah alat, pisau untuk memotong bagian badan yang koruptif. Dan reaksi dari para koruptor ini adalah membuang pisau ini. Itu yang sedang kami alami," ungkapnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TNI Tegaskan Pengerahan Personel untuk Amankan KPK bukan Firli
TNI Tegaskan Pengerahan Personel untuk Amankan KPK bukan Firli

Mabes TNI memastikan tetap mengirim personel pengamanan dari Puspom TNI kepada KPK

Baca Selengkapnya
4 Korban TWK Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Eks Penyidik: Pengalaman Tentu Tak Diragukan Lagi
4 Korban TWK Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Eks Penyidik: Pengalaman Tentu Tak Diragukan Lagi

Yudi berharap salah satu dari mereka bisa terpilih menjadi pimpinan KPK untuk setidaknya memperbaiki KPK dari dalam.

Baca Selengkapnya
Tak Ingin Kasus Firli Bahuri Berulang, ICW Berikan Catatan untuk Pansel KPK
Tak Ingin Kasus Firli Bahuri Berulang, ICW Berikan Catatan untuk Pansel KPK

Tidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.

Baca Selengkapnya
Megawati Tuding Kadernya Jadi Target Penegak Hukum, Begini Respons KPK
Megawati Tuding Kadernya Jadi Target Penegak Hukum, Begini Respons KPK

KPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi

Baca Selengkapnya
Ucapan Pimpinan KPK Soal Harun Masiku Bakal Ditangkap Dalam Satu Pekan Dianggap Hambat Kerja Penyidik
Ucapan Pimpinan KPK Soal Harun Masiku Bakal Ditangkap Dalam Satu Pekan Dianggap Hambat Kerja Penyidik

Dirinya kemudian menyinggung soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang telah menggugurkan 75 pegawai KPK.

Baca Selengkapnya
Polisi Jadwalkan Kembali Gelar Perkara Firli Bahuri Terkait Dugaan Pelanggaran UU KPK
Polisi Jadwalkan Kembali Gelar Perkara Firli Bahuri Terkait Dugaan Pelanggaran UU KPK

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri kembali terancam menyandang status sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum

PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.

Baca Selengkapnya
Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, KPK Tegaskan Tak Merasa Kecolongan
Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, KPK Tegaskan Tak Merasa Kecolongan

Alex mengatakan tim biro hukum KPK akan tetap melakukan pendampingan hukum terhadap Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya
ICW Nilai Selain Firli Bahuri Ada Pimpinan Berkontribusi Buruk untuk KPK, Siapa Dia?
ICW Nilai Selain Firli Bahuri Ada Pimpinan Berkontribusi Buruk untuk KPK, Siapa Dia?

Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pandangan Mahfud Usai Megawati Tajam Bicara Curigai KPK Target Kader PDIP
VIDEO: Pandangan Mahfud Usai Megawati Tajam Bicara Curigai KPK Target Kader PDIP

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md memberi pandangan mengenai kerja KPK. Dia merespons curhatan Mega soal kerja KPK

Baca Selengkapnya
Komisi III Dorong Segera Ditunjuk Plt Ketua KPK Usai Firli Jadi Tersangka Pemerasan Syahrul Yasin Limpo
Komisi III Dorong Segera Ditunjuk Plt Ketua KPK Usai Firli Jadi Tersangka Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Plt bisa ditunjuk dari empat wakil ketua KPK. Yakni, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango, atau Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya
KPK Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri Usai Diberhentikan Jokowi
KPK Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri Usai Diberhentikan Jokowi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.

Baca Selengkapnya