Pegawai LKPP sebut proyek e-KTP sudah bermasalah sejak proses lelang
Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah saksi dalam lanjutan sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Dalam sidang tersebut, pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Setiabudi Ariyanta menegaskan sejak awal proses lelang e-KTP bermasalah.
Dimulai dari undangan aanwijzing oleh panitia lelang yang dinilai Setiabudi tidak sopan. Dia mengatakan, undangan aanwijzing baru diterima LKPP sore hari. Sementara kegiatan aanwijzing dilaksanakan panitia lelang pagi hari.
"Kemendagri undang kita aanwijzing tapi enggak sopan. Besok aanwijzing undangannya sampai jam 6 sore kita terima, udah gitu enggak disampaikan ke kita," ujar Setiabudi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang terjadi pada ketua KPPS? Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).
-
Siapa yang terkena sanksi putusan DKPP? 'Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang menyebabkan kerugian negara di proyek KA Besitang-Langsa? Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
Masalah lain yang dilakukan panitia lelang, menurut Setiabudi, adalah tidak digubris saran LKPP terhadap proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Saat itu, ujarnya, LKPP meminta penjelasan pengumuman tim panitia mengenai empat item yang akan dijalankan namun tidak diumumkan.
Pertanyaan tersebut diakui Setiabudi telah disampaikan kepada panitia lelang meski tidak ada penjelasan.
Dia menambahkan, saran serta pertanyaan LKPP kepada panitia lelang berbuah sidang di kantor wakil presiden. Setiabudi bersama Kepala LKPP saat itu, Agus Rahardjo, dipanggil ke kantor wakil presiden untuk mengklarifikasi temuan temuan LKPP terhadap proyek e-KTP.
Setiabudi merinci segala masalah yang ada dalam proyek tersebut.
"Kita minta diperbaiki enggak diperbaiki kita minta dokumen aslinya. Karena banyak banget enggak dijawab. Di Deputi Wapres kebetulan yang disidang saya sama Agus Rahardjo yang sekarang KPK dulu Kepala LKPP, kesalahan-kesalahan itu saya omongin," ujarnya.
"Ini loh pak ada 9 item, yang diumumkan cuma 5 yang 4 tidak," imbuhnya.
Diketahui, proyek e-KTP merugikan negara Rp 2,3 triliun akibat adanya kongkalikong mulai dari unsur eksekutif, legislatif, hingga swasta dan segala pihak yang terkait dalam proyek tersebut.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaBukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaKasus Korupsi BTS 4G ini merugikan keuangan negara mencapai Rp8,03 triliun.
Baca SelengkapnyaAlex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca Selengkapnya