Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pegawai LKPP sebut proyek e-KTP sudah bermasalah sejak proses lelang

Pegawai LKPP sebut proyek e-KTP sudah bermasalah sejak proses lelang Sidang e-KTP. ©2017 Merdeka.com/intan umbari

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah saksi dalam lanjutan sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Dalam sidang tersebut, pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Setiabudi Ariyanta menegaskan sejak awal proses lelang e-KTP bermasalah.

Dimulai dari undangan aanwijzing oleh panitia lelang yang dinilai Setiabudi tidak sopan. Dia mengatakan, undangan aanwijzing baru diterima LKPP sore hari. Sementara kegiatan aanwijzing dilaksanakan panitia lelang pagi hari.

"Kemendagri undang kita aanwijzing tapi enggak sopan. Besok aanwijzing undangannya sampai jam 6 sore kita terima, udah gitu enggak disampaikan ke kita," ujar Setiabudi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Masalah lain yang dilakukan panitia lelang, menurut Setiabudi, adalah tidak digubris saran LKPP terhadap proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Saat itu, ujarnya, LKPP meminta penjelasan pengumuman tim panitia mengenai empat item yang akan dijalankan namun tidak diumumkan.

Pertanyaan tersebut diakui Setiabudi telah disampaikan kepada panitia lelang meski tidak ada penjelasan.

Dia menambahkan, saran serta pertanyaan LKPP kepada panitia lelang berbuah sidang di kantor wakil presiden. Setiabudi bersama Kepala LKPP saat itu, Agus Rahardjo, dipanggil ke kantor wakil presiden untuk mengklarifikasi temuan temuan LKPP terhadap proyek e-KTP.

Setiabudi merinci segala masalah yang ada dalam proyek tersebut.

"Kita minta diperbaiki enggak diperbaiki kita minta dokumen aslinya. Karena banyak banget enggak dijawab. Di Deputi Wapres kebetulan yang disidang saya sama Agus Rahardjo yang sekarang KPK dulu Kepala LKPP, kesalahan-kesalahan itu saya omongin," ujarnya.

"Ini loh pak ada 9 item, yang diumumkan cuma 5 yang 4 tidak," imbuhnya.

Diketahui, proyek e-KTP merugikan negara Rp 2,3 triliun akibat adanya kongkalikong mulai dari unsur eksekutif, legislatif, hingga swasta dan segala pihak yang terkait dalam proyek tersebut.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub
Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub

Proyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa
Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1 T, Duduk Perkara Eks Dirjen KA Prasetyo Korupsi Proyek di Medan Bikin Jalur Rel Mangkrak
Rugikan Negara Rp1 T, Duduk Perkara Eks Dirjen KA Prasetyo Korupsi Proyek di Medan Bikin Jalur Rel Mangkrak

Bukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya
Membongkar Kejanggalan Proyek BTS 4G Bakti Kominfo di Meja Hijau
Membongkar Kejanggalan Proyek BTS 4G Bakti Kominfo di Meja Hijau

Kasus Korupsi BTS 4G ini merugikan keuangan negara mencapai Rp8,03 triliun.

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus

Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.

Baca Selengkapnya