Pegiat HAM sebut wacana tim pengawas BIN upaya reformasi intelijen

Merdeka.com - Mantan penyelidik kasus pelanggaran HAM, Robertus Robert mengaku setuju dengan usul Komisi I DPR yang ingin membentuk tim pengawas Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, Badan Intelijen Negara juga harus diminta laporan pertanggungjawabannya atas segala kegiatan dan anggarannya.

"Itu penting, sekarang semua diawasi, pertanggungjawabannya harus ada setiap lembaga," kata Robert di Kantor KontraS, Jakarta, Senin (15/6).

Menurutnya, jika tim pengawas BIN dibentuk, maka pemerintah tak bisa menggunakan intelijen negara untuk politik kekuasaan. Misalnya kasus tewasnya aktivis HAM Munir yang tak pernah terselesaikan.

"Artinya ada reformasi dalam intelijen," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN). DPR bakal segera melakukan fit and proper test terhadap mantan Wadanjen Kopassus itu.

Selain itu, Komisi I DPR mewacanakan bakal membentuk Tim Pengawas Intelijen Negara. Hal itu bakal diajukan saat uji kelayakan dan kepatutan Sutiyoso sebagai kepala BIN.

"Beriringan dengan uji kepatutan kepala BIN yang baru, Komisi I juga akan mengajukan pembentukan Tim Pengawas Intelijen. Peraturan DPR-nya sudah disahkan tinggal Komisi I nanti mengusulkan nama-nama yang akan duduk di Tim Pengawas Intelijen DPR ini," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, landasan dibentuknya Tim Pengawas Intelijen tersebut adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011, Pasal 43 ayat 2 dan 3 tentang Intelijen Negara. Nantinya, Badan Pengawas Intelijen itu akan beranggotakan dari perwakilan setiap fraksi yang ada di DPR.

Mereka, kata Mahfudz, akan bekerja mengawasi kinerja BIN, mewakili masyarakat. Termasuk melakukan penyelidikan jika nantinya ditemukan indikasi penyimpangan berkenaan tugas pokok dan fungsi BIN.