Pejabat di sekitar Jokowi dinilai tak paham soal utang IMF
Merdeka.com - Persoalan utang Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi pemicu ketegangan antara Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Politikus Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengatakan, polemik soal utang RI ke IMF yang diangkat SBY sebenarnya muncul akibat kekurangpahaman dalam membaca data soal instrumen special drawing right (SDR) yang menjadi standar acuan oleh lembaga donor internasional itu.
Menurut Misbakhun, pejabat di sekitar Jokowi tidak mengerti dan paham soal hal tersebut, sehingga komitmen SDR dianggap sebagai utang. Untungnya, kata dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebagai yang bertanggung jawab soal hubungan dengan lembaga seperti IMF sudah meluruskannya dengan baik.
"Penjelasan menteri keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai hutang tersebut," kata Misbakhun saat dihubungi, Jakarta, Rabu (29/4).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Presiden Marcos? 'Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan),' jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Dengan adanya penjelasan dari Menteri Keuangan terkait hal tersebut, tambah Misbakhun, polemik yang dimunculkan SBY itu sudah mendapat jawaban dan penjelasan yang tuntas. Karenanya, Presiden Jokowi tidak perlu lagi memberikan pernyataannya soal tersebut.
"Sudah cukup bagus dan memadai apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tidak perlu lagi presiden harus menjelaskan kembali soal tersebut. Secara teknis penjelasan Menteri Keuangan sudah cukup memadai untuk mewakili pemerintah secara keseluruhan," jelasnya.
Misbakhun menambahkan, para pejabat di sekitar Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kesalahan data soal utang Indonesia ke IMF yang sempat terlontar oleh kepala negara ketika ajang Konferensi Asia Afrika (KAA) lalu.
Orang-orang disekitar Jokowi, menurut dia, seharusnya berani bertanggung jawab dan mengaku salah ke publik soal itu.
"Kalau isi pidato ada bagian yang salah, presiden yang disuruh tanggung jawab. Lalu kalau isinya bagus, stafnya minta pujiannya dibayar tunai," sindir Misbakhun.
Untuk diketahui, Seskab Andi Widjajanto secara tiba-tiba menyebutkan bahwa dirinya dan tim di istana yang menyiapkan pidato presiden di KAA. Pidato itu memang mendapatkan pujian dari berbagai pihak.
Di sisi lain, Seskab Andi juga yang membantah pernyataan SBY bila utang Indonesia ke IMF telah lunas. Menurut Andi, utang IMF memang telah lunas sejak tahun 2006 tetapi kembali muncul pada tahun 2009.
Pernyataan Andi ini diluruskan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menegaskan bahwa Indonesia memang sudah tidak memiliki utang ke IMF.
Menurut Bambang kalau pun ada utang ke IMF, itu adalah dari Bank Indonesia yang besarnya USD 2,9 miliar pada November 2014. Namun itu bukan utang yang harus dibayar, melainkan dalam rangka pengelolaan devisa. Utang pemerintah Indonesia saat ini hanya ke World Bank dan Asian Development Bank.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam pertemuan itu, Jokowi sempat menanyakan terkiat masalah PKB dan PBNU.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, tingkat Inflasi di Turki menyentuh angka 75 persen pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaHasto mencontohkan misalnya jelaskan mengapa kemiskinan semakin tinggi dan mengapa utang semakin bertambah.
Baca SelengkapnyaMegawati kembali menyebut nama Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat dia berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, Megawati dua kali menyebut nama Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca Selengkapnya