Pekan ini, Jokowi gelar ratas bahas penghapusan UN
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional. Kemendikbud, kata Jokowi, telah sepakat UN didesentralisasi. Untuk itu, dalam pekan ini, rapat terbatas akan digelar untuk menindaklanjutinya.
"Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah diputuskan agar UN itu didesentralisasi. Nanti akan kita rapatkan di minggu ini di rapat terbatas," kata Jokowi usai menghadiri Peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11).
Jokowi mengatakan lewat rapat terbatas dengan menteri terkait, akan diputuskan apakah menyetujui atau tidak UN dihapuskan pada tahun 2017 dan tahun berikutnya tersebut. "Kemudian akan diputuskan," ujarnya.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Kapan Presiden Prabowo mengukuhkan komitmennya untuk pendidikan? 'Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi,' ujar Presiden Prabowo di hadapan para menterinya.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutarakan hal yang sama bahwa penghapusan Ujian Nasional (UN) akan dibahas dalam rapat kabinet. Sehingga, belum ada keputusan soal rencana yang disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy tersebut.
Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi telah menyetujui rencana penghapusan UN. Dia menyebut penghapusan UN hanya tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).
Seperti diketahui, Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan telah mengkaji rencana Ujian Nasional (UN) kembali digelar.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaKebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.
Baca SelengkapnyaKebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaIndonesia memiliki universitas yang sangat banyak baik yang berstatus negeri maupun swasta.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR bakal menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti
Baca Selengkapnya