Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pekan ini, Jokowi gelar ratas bahas penghapusan UN

Pekan ini, Jokowi gelar ratas bahas penghapusan UN Presiden Jokowi hadiri kongres NU. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional. Kemendikbud, kata Jokowi, telah sepakat UN didesentralisasi. Untuk itu, dalam pekan ini, rapat terbatas akan digelar untuk menindaklanjutinya.

"Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah diputuskan agar UN itu didesentralisasi. Nanti akan kita rapatkan di minggu ini di rapat terbatas," kata Jokowi usai menghadiri Peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11).

Jokowi mengatakan lewat rapat terbatas dengan menteri terkait, akan diputuskan apakah menyetujui atau tidak UN dihapuskan pada tahun 2017 dan tahun berikutnya tersebut. "Kemudian akan diputuskan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutarakan hal yang sama bahwa penghapusan Ujian Nasional (UN) akan dibahas dalam rapat kabinet. Sehingga, belum ada keputusan soal rencana yang disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy tersebut.

Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi telah menyetujui rencana penghapusan UN. Dia menyebut penghapusan UN hanya tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).

Seperti diketahui, Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat

Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Perintah Tegas Kapolri Listyo, 'Perang' Polisi Lawan KKB Papua Negara Tidak Boleh Kalah!!
VIDEO: Perintah Tegas Kapolri Listyo, 'Perang' Polisi Lawan KKB Papua Negara Tidak Boleh Kalah!!

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan telah mengkaji rencana Ujian Nasional (UN) kembali digelar.

Baca Selengkapnya
Kemendikdasmen Kaji Pemberlakuan UN Kembali
Kemendikdasmen Kaji Pemberlakuan UN Kembali

Abdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.

Baca Selengkapnya
Nasib Sistem Zonasi Sekolah Bakal Diputuskan Prabowo saat Rapat Kabinet
Nasib Sistem Zonasi Sekolah Bakal Diputuskan Prabowo saat Rapat Kabinet

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Siap Hapus PPDB Sistem Zonasi Tahun Depan, Asal ...
VIDEO: Presiden Jokowi Siap Hapus PPDB Sistem Zonasi Tahun Depan, Asal ...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi

Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut UKT Mahasiswa Kemungkinan Naik Tahun Depan
Jokowi Sebut UKT Mahasiswa Kemungkinan Naik Tahun Depan

Kebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Khofifah: Pakar Usul Kemendikbud dan Kemenristek Dipisah
Khofifah: Pakar Usul Kemendikbud dan Kemenristek Dipisah

Indonesia memiliki universitas yang sangat banyak baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR Makin Matang Bahas UN 'Reborn', Ini Perkembangannya
Pemerintah dan DPR Makin Matang Bahas UN 'Reborn', Ini Perkembangannya

Komisi X DPR bakal menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti

Baca Selengkapnya