Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pekan ini, Komisi III mulai bahas RUU Terorisme

Pekan ini, Komisi III mulai bahas RUU Terorisme Ilustrasi Teroris. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI, asal Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Toha mengatakan, pekan ini Rancangan Undang-Undang Terorisme akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) DPR RI, setelah sebelumnya dibahas bersama sejumlah elemen masyarakat. Menurut anggota DPR RI asal Kabupaten Sukoharjo itu, dalam RUU Terorisme akan difokuskan pada pencegahan.

"Pembahasan akan difokuskan pada tindakan pencegahan dan bukan penanganan setelah kejadian. Pekan ini akan kita mulai pembahasannya di Panja Komisi III DPR RI," ujar Toha kepada wartawan di Sukoharjo Selasa (12/7).

Toha menjelaskan, sebelum dilakukan pembahasan di tingkat Panja, Komisi III sudah mengundang berbagai pihak untuk memberikan masukan. Di antaranya tokoh agama, LSM, praktisi hukum, kepolisian dan aktivis HAM.

"Sejumlah elemen masyarakat yang berkompeten dengan terorisme sudah kami datangkan untuk memberikan masukan terkait RUU Terorisme ini," katanya.

Toha mengakui adanya penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat. Mereka beralasan dengan RUU Terorisme dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak masyarakat sehingga sangat berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Sebagian masyarakat memang menolak adanya RUU Terorisme ini. Namun kita tetap fokus pada pencegahan. Selama ini kita tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ada kejadian, sehingga aksi terorisme kembali terulang," tambahnya.

Toha menambahkan, sedikitnya ada tiga hal yang harus dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya aksi teror di Tanah Air. Yakni dengan penambahan kuantitas Babinkamtibmas, penguatan personel Polri dan deradikalisasi kepada pihak yan dinilai berpotensi.

"Jumlah Babinkamtibmas harus ditambah minimal satu desa satu orang, itu sudah dapat mendeteksi dini tindakan terorisme," katanya.

Penguatan personel Polri menurutnya sangat utama dalam memberantas teroris. Sedangkan program deradikalisasi yang sebelumnya hanya untuk pelaku dan mantan pelaku, juga harus dilakukan kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan teror.

"Terorisme semestinya bisa dicegah sejak dini di lingkungan masyarakat masing-masing. Siapa saja yang berpotensi seharusnya sudah bisa dideteksi warga setempat," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mantan Menkumham Yasonna Beri Pesan Penting ke Menteri Natalius Pigai, Tekankan Isu HAM
VIDEO: Mantan Menkumham Yasonna Beri Pesan Penting ke Menteri Natalius Pigai, Tekankan Isu HAM

Yasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai

Baca Selengkapnya
Marak Kasus Polisi Tembak Warga, DPR Anggap Anggota Polri Masih Perlu Dipersenjatai
Marak Kasus Polisi Tembak Warga, DPR Anggap Anggota Polri Masih Perlu Dipersenjatai

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api

Baca Selengkapnya
VIDEO: Natsir Jamil PKS Sentil Polri Kasus Aiman: Harus Bisa Bedakan Kritik atau Penghinaan!
VIDEO: Natsir Jamil PKS Sentil Polri Kasus Aiman: Harus Bisa Bedakan Kritik atau Penghinaan!

Natsir Djamil mengatakan dalam Pemilu 2024 setiap orang bebas berpendapat.

Baca Selengkapnya
Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP
Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP

Amzulian mengutarakan, KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap putusan pengadilan.

Baca Selengkapnya
Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP
Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP

Amzulian mengutarakan, KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap putusan pengadilan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Panglima Agus Subianto Dicecar DPR Soal TNI Isi Jabatan Sipil hingga Pilkada
VIDEO: Jawaban Panglima Agus Subianto Dicecar DPR Soal TNI Isi Jabatan Sipil hingga Pilkada

Berbagai masalah ditanyakan anggota dewan kepada Panglima dan jajarannya.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Bamsoet DPR Cecar Jaksa Agung Soal Duit Suap ke Hakim & Ide Lahan Sitaan Menteri Ara
VIDEO: Tajam Bamsoet DPR Cecar Jaksa Agung Soal Duit Suap ke Hakim & Ide Lahan Sitaan Menteri Ara

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal Fadil Imran Blak blakan Kabar Polisi Pasang Baliho Capres Cawapres
VIDEO: Jenderal Fadil Imran Blak blakan Kabar Polisi Pasang Baliho Capres Cawapres

Komjen Fadil, dalam rapat, menanggapi soal kabar pemasangan baliho capres dan cawapres oleh polisi.

Baca Selengkapnya