Pekan ini, KPK bakal ekspose kasus hak interpelasi DPRD Sumut

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan hak interpelasi DPRD Sumatera Utara (Sumut) ke tahap penyidikan. Hal itu dilakukan berdasarkan adanya alat bukti yang cukup dari sejumlah pihak.

"Iya memang benar akan ada (penyelidikan yang naik penyidikan) setelah tim melakukan beberapa permintaan keterangan," kata Johan di KPK, Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Johan, keputusan dinaikkannya penyidikan kasus hak interpelasi itu akan diekspose atau dilakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Namun, dia belum bisa merinci kapan ekspose itu dilakukan.

"Rencananya minggu ini akan dilakukan ekspose atau gelar perkara di KPK untuk melihat hasil permintaan keterangan yang dilakukan itu sudah ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup," ujar Johan.

Munculnya kasus penyalahgunaan hak interpelasi DPRD Sumut ini saat Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah diperiksa KPK pada Senin 7 September 2015. Dugaan adanya penyalahgunaan hal interpelasi pun menguat setelah lembaga antirasuah membenarkan jika pihaknya tengah menelusuri pembatalan hak interpelasi DPRD Sumut kepada Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Bukan hanya itu, pada 13 Agustus 2015, tim satgas KPK melakukan penggeledahan di kantor DPRD Sumut terkait dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan interpelasi terhadap Gatot, daftar hadir dan risalah persidangan yang dilakukan DPRD Sumut.

Dalam penggunaan hak interpelasi itu, sebanyak 57 dari 100 anggota DPRD Sumut menandatangani hak interpelasi di atas kertas bermaterai Rp 6.000. Hak interpelasi ini terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Provinsi Sumut tentang P-APBD 2014 dan rancangan Pergub tentang Penjabaran P-APBD 2014 tanggal 16 September 2014.

Namun, pada rapat paripurna 20 April, DPRD menyepakati hak interpelasi batal digunakan. Dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir, 52 orang menolak penggunaan hak tersebut, 35 orang menyatakan persetujuan dan satu bersikap abstain.

Kendati demikian, Ajib membantah bila hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas batal dilakukan lantaran adanya bagi-bagi uang kepada anggota DPRD. Dia berdalih keputusan pembatalan itu berdasarkan keputusan bersama para anggota dewan.

"Bagi-bagi apa? Itu kan hak masing-masing anggota, kalau bicara interpelasi, hak masing-masing anggota. Boleh gunakan haknya boleh enggak," jelas Ajib.