Pekerja asing bakal dipantau Kemenkum HAM lewat barcode di paspor
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan memasang aplikasi barcode bagi pengguna paspor warga negara asing berkunjung ke Indonesia. Penggunaan aplikasi itu untuk memantau warga negara asing nakal yang berkunjung ke Indonesia.
"Kita sedang menyusun suatu aplikasi bagaimana mengatur ini. Kalau pesan tiket harus pakai barcode itu. Paspor itu ada barcode. Sehingga kita tahu di mana harus kita cari, tinggal develop saja," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamongan Laoly di Kemenkum HAM, Jakarta, Kamis (29/12).
Menurut Yasonna, penambahan aplikasi dalam paspor itu terkait peraturan bebas visa yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Namun, mengenai serbuan buruh China ke tanah air dipastikannya hal itu hanya isu isapan jempol belaka.
-
Kenapa Imigrasi Denpasar perkuat pengawasan? Kasus-kasus viral itu diakui memicu kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan penindakan WNA di wilayah Imigrasi Denpasar yang meliputi 5 kabupaten (Gianyar, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung Utara) ditambah Kota Denpasar.
-
Siapa WNA yang ditangkap Imigrasi? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
-
Dimana Imigrasi Denpasar melakukan pengawasan? Kasus-kasus viral itu diakui memicu kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan penindakan WNA di wilayah Imigrasi Denpasar yang meliputi 5 kabupaten (Gianyar, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung Utara) ditambah Kota Denpasar.
-
Apa yang dilakukan WNA tersebut? Selama tinggal di kampung, Mojorejo, Modo, Lamongan, dia kerap buat onar.
-
Apa yang dilakukan imigrasi Denpasar terhadap WNA yang melanggar? Sampai pada bulan Agustus saja, sudah 79 orang yang dideportasi dari Bali.
-
Kenapa WNA tersebut ditangkap? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
"Tidak benar apa yang dikatakan, ada hoax itu. Masa 10 juta enggak terasa sih. Kalau sudah di klarifikasi, harap seluruh masyarakat jangan sebarkan provokasi. Kecuali bisa sertakan faktanya, buktinya. Kita melihat ada maksud-maksud lain, maksud-maksud provokasi," kata Yasonna.
Yasonna menegaskan kabar serbuan 10 juta warga negara China itu ilegal. Dia pun meminta penyebar informasi itu menunjukkan data kepadanya.
"Itu hoax. Sekarang banyak hoax. Kalau mengatakan data 10 juta ilegal, tunjukkan ke kita. Kita tindak deportasi. Ada 300 lebih proyustisia. Kalau tenaga asing orang China 300 ribu. Kenapa data saya berbeda dengan Kemenaker, data perlintasan jauh lebih besar," kata dia.
Menurut dia, aturan bebas visa itu bertujuan untuk meningkatkan pariwisata. Sehingga dia menegaskan kebijakan tersebut tak terkait dengan pekerja asing yang ada di Indonesia.
"Tenaga kerja Indonesia di Malaysia itu 2 juta nggak ribut tuh. Di Hongkong 200 ribu tenaga kerja kita. Yang penting kita awasi. Kali ada yang menyalahgunakan pasti datanya ada di kami. Kalau lewat 30 hari, data ada di kita," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Imigrasi juga sedang memasang 30 unit autogate tambahan di terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai yang ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaImigrasi memiliki kewenangan untuk menindak mereka yang dinyatakan melanggar aturan di Indonesia, termasuk soal berkendara.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku tak akan rugi jika kehilangan 5.000 turis bermasalah di Bali.
Baca Selengkapnyaberdasarkan data jumlah wisatawan asing masuk Indonesia naik 30 persen terhitung hingga Mei 2024
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas menyatakan akan mengkaji visa on arrival (VoA) dari WNA yang kerap bikin masalah di Bali.
Baca SelengkapnyaKemenkominfo mengaku segera mengecek informasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPeretas Bjorka diduga memperjualbelikan data pribadi WNA atau turis asing yang datang ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Sandiaga akan mendeportasi turis asing yang berulah atau bekerja secara ilegal dari Indonesia.
Baca Selengkapnya103 WNA Ditangkap di Bali, Diduga Lakukan Kejahatan Siber
Baca SelengkapnyaPolri saat ini menangani 175 kasus TPPO yang menjadikan para korban TPPO sebagai pekerja seks komersial.
Baca SelengkapnyaHal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi imigrasi untuk mengidentifikasi lokasi, waktu maupun pelaku kejadian.
Baca Selengkapnya