Pekerja Freeport sambangi DPR keluhkan soal PHK massal

Merdeka.com - Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) menyambangi Gedung DPR/MPR untuk meminta audiensi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerjanya. Para pekerja PT Freeport Indonesia ini ditemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon, didampingi anggota Komisi VII DPR Mokhtar Tompo dan anggota Komisi VII dapil Papua Peggy Patricia Pattipi.

Ketua Adat Amungme dan Kamoro Martinus Pagai mendesak pemerintah mencabut perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK). Selain itu, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo turun langsung meninjau nasib ribuan pekerja Freeport yang diberhentikan.

"Kami meminta IUPK dicabut. Harus dinormalkan. Amungme dan Kamoro dirugikan. Presiden harus turun ke Timika lihat 30.000 karyawan jadi korban. Kembalikan," kata Martinus di lokasi, Rabu (8/3).

Perwakilan karyawan PT Freeport, Friedrich Pagai menuturkan pemerintah seharusnya bertanya kepada masyarakat soal keluarnya IUPK. Dia menyayangkan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan IUPK karena dinilai merugikan para pekerja.

"Kami ini rakyat, pemerintah katanya bikin UU untuk rakyat, itu rakyatnya yang mana? Negara seolah bikin UU untuk rakyat tapi rakyat yang mana? Apa negara hadir? Tiba-tiba bilang IUPK segala macam-macam. Harusnya tanya dulu IUPK penting enggak, untung nya apa? Ini main IUPK aja," terangnya.

Pihaknya berharap, dalam kurun waktu 120 hari masyarakat Papua yang menjadi pekerja PT Freeport bisa mendapat kepastian atas nasib mereka. Mereka ingin agar DPR menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah.

"Jangan sampai kita menciptakan sejarah bahwa Papua adalah bagian dari NKRI," tandas Friedrich.

Di lokasi yang sama, Dewan Masyarakat Adat Jhon Gobai meminta agar pemerintah dan PT Freeport segera berunding soal larangan ekspor yang berlaku sejak 12 Januari lalu. Sebab, alasan ini membuat operasional di tambang emas itu berhenti sehingga para pekerja terpaksa 'dirumahkan'.

"Mereka (Freeport) telah berikan sumbangsi besar. Mau Papa minta saham kah, Mama minta ahamkah biar ini jalan. Mereka mau normal bekerja, kami tidak memiliki saham di sini. kepada Freeport dan pemerintah agar berunding. Perusahaan berjalan normal, semua yang dirumahkan dipanggil," tegas dia.

Merespons tuntutan itu, Fadli Zon menyarankan perwakilan pekerja Freeport membuat dokumen tertulis agar bisa sampaikan kepada pemerintah termasuk Presiden Jokowi, Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Bagi Fadli, kebijakan IUPK yang dikeluarkan pemerintah membuat pekerja tambang dirugikan.

"Kami harapkan ada dokumen tertulis. kami akan teruskan kepada Presiden Jokowi, Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan," pungkasnya.