Pelajar kurang mampu di Purwakarta boleh sekolah tanpa seragam
Merdeka.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan terkait seragam sekolah dalam rangka menghadapi Tahun Ajaran 2017/2018 ini. Menurut Dedi, tidak ada paksaan bagi pelajar SD dan SMP di Purwakarta untuk mengenakan seragam sekolah jika kondisi ekonomi pelajar tersebut dinilai kurang mampu.
Hal ini dia sampaikan di sela kegiatan Sapa Pelajar di Hari Pertama Masuk Sekolah yang dilaksanakan di Bale Paseban Pendopo Purwakarta, Jalan Gandanegara No. 25, Senin (17/7). Ratusan pelajar dan puluhan guru tampak mengikuti kegiatan yang diawali dengan tadarrus Alquran bagi pelajar muslim tersebut.
"Cukup banyak keluhan dari orang tua yang tidak mampu membeli seragam, sepatu dan peralatan sekolah yang lain. Saya sampaikan, tidak ada paksaan untuk mengenakan seragam. Boleh nanti pelajar yang ekonomi keluarganya dinilai mampu itu membantu pelajar yang keadaan ekonominya kurang mampu," jelas Dedi.
-
Kenapa Dedi Mulyadi memilih untuk menerapkan norma dan etika Sunda di Purwakarta? Mengutip Wikipedia, Dedi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta pernah menerapkan kebijakan tentang etika dan kebudayaan Sunda.
-
Apa pesan Gubernur Kalimantan Selatan untuk para siswa? “Jadilah anak Banua yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat menjadi pemenang kedepannya. Teruslah tanamkan semangat Pangeran Antasari Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing dalam menuntut ilmu di sekolah,“ tegas Sahbirin, Martapura, Selasa (8/8).
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Siapa yang pakai kerudung SMP? “Belum beli. Jadi pakai kerudung SMP dulu dan sekolah membolehkan,“ kata Echa Putra Azzahra, salah seorang siswi yang memakai kerudung SMP.
-
Kenapa Ganjar melarang pungli di sekolah? Ganjar berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
Untuk menerapkan kebijakan ini, pria yang kini selalu mengenakan kemeja putih dan peci hitam tersebut meminta kepada pihak sekolah agar melakukan identifikasi terhadap keadaan ekonomi pelajar di masing-masing sekolah. Gerakan empati kepada pelajar kurang mampu dia serukan untuk segera dilakukan.
"Hari ini pihak sekolah harus melakukan identifikasi, berapa pelajar yang keadaan ekonominya mapan, dan berapa pelajar yang keadaan ekonominya rawan. Kita gotong-royong saja untuk membantu yang kurang mampu," katanya menambahkan.
Agar program ini tidak salah sasaran, Dedi juga meminta agar orang tua pelajar yang kurang mampu membuat pernyataan bahwa memang benar keadaan ekonomi keluarganya membutuhkan bantuan sehingga tidak mampu membeli seragam maupun peralatan sekolah.
"Di kita ini sering ada kebiasaan jelek, ngakunya keluarga kurang mampu tetapi gelang emasnya banyak sekali. Ini kan aneh, makanya saya minta pernyataan tertulis di atas meterai bahwa memang benar keluarganya perlu dibantu," tandasnya.
Kepada seluruh pelajar yang hadir, Dedi menyerukan bahwa esensi pendidikan adalah membangun peradaban dan empati merupakan salah satu ruh peradaban yang harus terbangun. Melalui sikap empati ini diharapkan tidak ada lagi pelajar yang minder saat menjalani kegiatan belajar di sekolah.
"Pelajar yang berasal dari keluarga mampu jangan suka pamer, pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu minder, ada empati. Itulah pendidikan, saling tolong, saling bantu," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak ada paksaan bagi para wali murid membeli seragam sekolah untuk anak-anaknya melalui koperasi sekolah.
Baca SelengkapnyaSiswa baru tak diwajibkan beli seragam di sekolah, Pemkot Surabaya beri peringatan tegas bagi oknum sekolah nakal.
Baca SelengkapnyaBanyak dari siswa baru yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu membeli seragam baru.
Baca SelengkapnyaProgram sekolah swasta gratis direncanakan mulai berjalan Juli 2025.
Baca SelengkapnyaIronisnya ratusan anak di ibu kota Provinsi Banten itu alami putus sekolah.
Baca SelengkapnyaSekretaris Disdikbud Kendal Sulardi mengakui ada aduan seragam sekolah yang masuk ke Ombudsman perwakilan Jateng.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek meluruskan kabar yang beredar mengenai perubahan seragam sekolah yang berlaku setelah Lebaran.
Baca Selengkapnya50% Peserta didik bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri di Jakarta gratis.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis.
Baca SelengkapnyaPPI Sumsel menyebut tidak ada larangan penggunaan jilbab atau imbauan melepas jilbab bagi anggota Paskibra
Baca SelengkapnyaDugaan jual beli buku dan seragam di sekolah Situbondo menggegerkan masyarakat. Begini faktanya.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo berkomitmen untuk menghadirkan sekolah gratis se-Indonesia untuk masyarakat yang kurang mampu.
Baca Selengkapnya