Pelaku Pariwisata Bali Menjerit Tolak PPKM Level 3 Saat Libur Nataru
Merdeka.com - Para pelaku pariwisata di Bali menolak rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat libur Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia.
Penolakan itu, disampaikan oleh Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) yanga terdiri dari pekerja pariwisata Daily Worker (DW), guide freelance, sopir freelance, sopir konvensional, penjual souvenir, tukang massage, pedagang acung, pedagang lapak, penjaga destinasi, kusir dokar, atraksi musiman, hingga suplier dan petani.
Ketua APPMB Puspa Negara mengatakan, pihaknya memohon dibatalkannya PPKM Level 3 di akhir tahun karena menurutnya kebijakan itu tanpa dasar data.
-
Siapa yang merayakan Natal di Bali? Beginilah tampilan perayaan Natal versi keluarga Irfan dan Jennifer Bachdim, yang kali ini merayakannya di Bali.
-
Gimana cara BNPB siapkan libur akhir tahun? 'Pos terpadu pemantauan seperti waktu Lebaran kita sudah siapkan di titik yang kita anggap rawan bencana,' ungkapnya dalam wawancara telepon dengan Tim Lifestyle Liputan6.com pada Jumat, 6 Desember 2024. Beberapa lokasi yang dianggap rawan adalah Merak dan Bakauheni.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Siapa yang menetapkan libur panjang di 2025? Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan hari libur nasional hingga cuti bersama untuk tahun 2025 mendatang.
-
Kenapa libur natal diperpanjang? Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi masyarakat dalam merayakan Natal serta berkumpul dengan keluarga, sekaligus mendukung sektor pariwisata di penghujung tahun.
-
Siapa yang liburan di Bali? Inilah potret Putri Titian bersama Junior Liem dan kedua anak mereka tengah menikmati liburan yang menyenangkan di Bali.
"Adanya informasi dari Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang mengatakan, bahwa demi mencegah kerumunan dan pembatasan kegiatan masyarakat di akhir tahun akan diberlakukan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, hal ini tentu bagi Bali sangat aneh dan nyeleneh," kata Puspa, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/11).
"Di tengah kita bersiap untuk bangkit seirama dengan turunnya level PPKM ke Level 2 saat ini dan justru berharap turun terus hingga Level 1 dan bila perlu hingga level 0 tanpa pembatasan dan menuju true normal," imbuhnya.
Menurutnya, dalam perspektif pariwisata Bali, trend penurunan level PPKM ini telah memberi secercah harapan untuk ekonomi bisa bergerak. Di mana sejak Level 2, ditandai open border 14 oktober lalu, adanya pelonggaran jam buka hingga pukul 00.00, dine in hingga 60 persen.
Wisatawan domestik mulai masuk dan berdatangan kendati wisatawan mancanegara masih ada halangan masuk Bali karena terkait regulasi yang menurut Puspa saling bertubrukan di antara kementerian.
"Di mana, kita berharap akhir tahun ini pariwisata kembali bergeliat meski tetap dengan prokes yang ketat dan inovatif. Jika, ucapan Muhadjir Effendy ini benar dilaksanakan maka dipastikan Bali sebagai destinasi tidak bisa berkutik alias masyarakat di destinasi akan melarat sekarat," ujarnya.
Puspa mengungkapkan, aat ini banyak owner hotel, guest house, homestay, restoran dan sejenisnya rela berjualan nasi jinggo untuk menyambung hidup. Demikian, halnya dipastikan pelaku usaha dan masyarakat di destinasi akan mengalami kerugian lahir dan batin atas PPKM Level 3 di akhir tahun ini.
"Kerugian material adalah pembatalan booking akhir tahun yang sudah mulai masuk domestik. Demikian, halnya beberapa event dengan prokes pasti batal. Jika, dihitung-hitung bahwa pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun ini, pelaku usaha dan masyarakat dipastikan rugi miliaran rupiah," ujarnya.
"Belum lagi, kerugian maintenance yang tidak diikuti dengan keterisian tamu, habislah kita. Oleh karena itu, kami APPMB tegas menolak pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun ini yang tanpa dasar dan data yang akurat. Sekaligus, meminta wacana itu dihentikan," ujar Puspa.
Hal senada disampaikan oleh Kadek Niti selaku Kepala Divisi Promosi dan Pengembangan obyek wisata Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Bali. Ia, menyampaikan pihaknya sangat menghormati kebijakan pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Namun, untuk PPKM Level 3 pihaknya meminta untuk dikaji ulang karena pihaknya menilai akan memberangkatkan pengelolaan pariwisata.
"Kami, menghormati setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi. Akan tetapi, harapan kami khususnya di pariwisata agar bisa dikaji kembali karena baru saja pariwisata menggeliat. Apalagi, harapannya di akhir tahun ini untuk kunjungan wisatawan. Tentunya, harapan kami kebijakannya tidak terlalu memberatkan dunia pariwisata," kata Niti, saat dikonfirmasi Selasa (23/11).
Ia menyampaikan, kalau PPKM Level 3 kalau tidak salah untuk tempat wisata tetap buka namun kunjungannya dibatasi. Namun, ia berharap agar saat Nataru jangan sampai ada pembatasan yang tentunya nanti berdampak kepada kunjungan wisatawan.
"Harapannya sih, janganlah sampai ada pembatasan lagi karena sesuai aplikasi saja kami sudah dibatasi sekian. Kalau, kawasan Tanah Lot sendiri sebenarnya lumayan luas. Normalnya, bisa menampung 20 ribu orang sekali tampung. Tetapi, selama berjalan ini kunjungan per hari baru mencapai 2 ribu orang. Dan jika kami liat dari aplikasi Peduli Lindungi untuk Tanah Lot dikasih limit 1.000 orang per sekali kunjungan," ujar Niti.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melarang kendaraan luar daerah untuk masuk Bali karena diatur secara nasional.
Baca SelengkapnyaAda pun lini bisnis yang terdampak kenaikan pajak hiburan antara lain karaoke, kelab malam hingga spa.
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa dengan adanya kegiatan tersebut bisa menimbulkan gesekan antara ormas dan masyarakat lokal.
Baca SelengkapnyaKebijakan Tapera kurang tepat bila di Bali, kendati mayoritas pekerja di Bali rata-rata memiliki rumah di kampung.
Baca SelengkapnyaKebijakan yang disiapkan juga menyangkut fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku tak akan rugi jika kehilangan 5.000 turis bermasalah di Bali.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol.
Baca SelengkapnyaLuhut mengancam jika masih ada turis asing yang tidak mengikuti aturan main pemerintah maka akan dideportasi.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif hotel secara mendadak, justru bisa merugikan sektor pariwisata.
Baca SelengkapnyaPHRI Bali akan memperjuangkan agar para pengusaha SPA di Bali tetap eksis.
Baca Selengkapnya