Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pelaku Usaha Pariwisata di Samosir Protes Kewajiban Swab dan Rapid Test

Pelaku Usaha Pariwisata di Samosir Protes Kewajiban Swab dan Rapid Test 4 Pesona Pusuk Buhit di Pulau Samosir, Tempat Lahirnya Suku Batak. phinemo.com ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Lonjakan kasus konfirmasi Covid-19 memaksa Pemkab Samosir, Sumut, memperketat pintu masuk ke daerah itu. Pengunjung diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan hasil swab-PCR atau rapid test. Namun kebijakan ini diprotes diprotes pelaku usaha pariwisata di sana yang sudah tertekan sejak awal pandemi.

Ratusan pelaku usaha pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir bahkan sudah melayang surat keberatan atas kebijakan itu.

“Surat keberatan sudah kita sampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir pada Jumat (16/10). Apabila surat keberatan kami ‎tidak digubris, kami akan akan melakukan aksi, melayangkan somasi, dan melakukan langkah hukum lainnya," ungkap pelaku usaha pariwisata di Samosir, Ombang Siboro, Senin (19/10).

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, Pjs Bupati Samosir Lasro Marbun menerbitkan surat edaran (SE) 800/3790//SEKRE/X/2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Adaptasi Kebiasaan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Khusus Pelaku Perjalanan ke Samosir tertanggal 14 Oktober 2020.

Aturan ini di antaranya mewajibkan pelaku perjalanan menunjukkan surat keterangan hasil negatif dari uji tes PCR (polymerase chain reaction) atau surat keterangan hasil rapid test non-reaktif sebelum memasuki Kabupaten Samosir.

Pintu masuk ke Kabupaten Samosir diperketat menyusul lonjakan kasus Covid-19 di daerah itu. Belasan orang terkonfirmasi positif mengidap virus corona, sebagian besarnya adalah tenaga kesehatan.

Namun, Ombang menilai, surat edaran langsung mereka protes karena membuat usaha pariwisata di sana semakin terpuruk. "Kita minta mencabut surat edaran itu," kata mantan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Samosir itu.

‎Menurut Ombang, Pemkab Samosir seharusnya memperketat penerapan protokol kesehatan, termasuk memberlakukan sanksi tegas.

"Apalah artinya melakukan wajib rapid test kepada wisatawan, tapi di angkutan umum, di kantor-kantor, di pesta, di kafe, dan hiburan malam sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini sebuah keputusan diskriminatif terhadap industri pariwisata tentunya," tutup pengelola Pantai Batu Hoda itu.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO:  Menentang Ekspansi Kelapa Sawit, Masyarakat Adat Papua dan Aktivis Lingkungan Sampaikan 253.823 Petisi di Mahkamah Agung
FOTO: Menentang Ekspansi Kelapa Sawit, Masyarakat Adat Papua dan Aktivis Lingkungan Sampaikan 253.823 Petisi di Mahkamah Agung

Aksi ini dilakukan untuk mencabut izin dua perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel dan Sorong yang mengancam hutan adat.

Baca Selengkapnya
Kesal Selalu Tak Digubris, Warga Kabupaten Pasaman Geruduk Kantor Gubernur Sumbar Mahyeldi
Kesal Selalu Tak Digubris, Warga Kabupaten Pasaman Geruduk Kantor Gubernur Sumbar Mahyeldi

Pada aksi yang kelima ini jumlah massa terlihat semakin sedikit dan anak-anak yang ikut juga semakin berkurang.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditentang hingga Terancam Disomasi, Pandawara Group Akhirnya Diizinkan Bersihkan Pantai Loji
Sempat Ditentang hingga Terancam Disomasi, Pandawara Group Akhirnya Diizinkan Bersihkan Pantai Loji

Komunitas Pandawara akhirnya mendapat titik terang dari konflik dengan perangkat desa Sangrawayang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Viral Warga Kesal! Buang Gunungan Sampah Ke Kantor Pemerintah di Kalimantan
VIDEO: Viral Warga Kesal! Buang Gunungan Sampah Ke Kantor Pemerintah di Kalimantan

Warga membawa truk pengangkut sampah lalu menumpahkannya di kedua kantor itu.

Baca Selengkapnya
Kemenhub: Masyarakat Harus Berani Tolak Bus Tak Ada Uji KIR, Minta Ganti Bus yang Baru
Kemenhub: Masyarakat Harus Berani Tolak Bus Tak Ada Uji KIR, Minta Ganti Bus yang Baru

Kemenhub: Masyarakat Harus Bearni Tolak Bus Tak Ada Uji KIR, Minta Ganti Bus yang Baru

Baca Selengkapnya
Menteri Sandiaga Minta Aparat Tindak Pelaku Pungli di Raja Ampat
Menteri Sandiaga Minta Aparat Tindak Pelaku Pungli di Raja Ampat

Sandiaga pun mencontohkan Bali sebagai destinasi yang telah menjadi pilihan utama.

Baca Selengkapnya
Megawati Kritik Pariwisata Bali Amburadul, Begini Respons Koster
Megawati Kritik Pariwisata Bali Amburadul, Begini Respons Koster

Megawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol.

Baca Selengkapnya
Tiga Hari Tak Digubris Mahyeldi, Ratusan Pendemo di Padang Teriak
Tiga Hari Tak Digubris Mahyeldi, Ratusan Pendemo di Padang Teriak "Gubernur Jahat"

Ratusan warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Padang, Rabu (2/8).

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Kisah di Balik Tagar 'All Eyes on Papua' yang Menggema di Medsos
Terungkap, Ini Kisah di Balik Tagar 'All Eyes on Papua' yang Menggema di Medsos

Tagar 'All Eyes on Papua' menggema di media sosial setelah 'All Eyes on Rafah' digemakan oleh warganet untuk menyuarakan empati untuk warga Palestina.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 di Sumsel Naik Drastis usai Libur Nataru, 1 Orang Meninggal
Kasus Covid-19 di Sumsel Naik Drastis usai Libur Nataru, 1 Orang Meninggal

Kemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.

Baca Selengkapnya
Kecelakaan Maut Bus di Ciater, DPR: Kemenhub Tahu Banyak Bus Tak Laik Jalan Tapi Tak Ada Sanksi Tegas
Kecelakaan Maut Bus di Ciater, DPR: Kemenhub Tahu Banyak Bus Tak Laik Jalan Tapi Tak Ada Sanksi Tegas

Kecelakaan Maut Bus di Ciater, DPR: Kemenhub Tahu Banyak Bus Tak Laik Jalan Tapi Tak Ada Sanksi Tegas

Baca Selengkapnya
Baru 40 Persen Wisman Bayar Pungutan, Dispar Bali Akan Lakukan Sidak di Obyek Wisata
Baru 40 Persen Wisman Bayar Pungutan, Dispar Bali Akan Lakukan Sidak di Obyek Wisata

Sidak ini untuk memastikan wisatawan asing yang ke Bali ini telah membayar PWA atau belum.

Baca Selengkapnya