Pelanggar PSBB Jilid II di Depok Bakal Dipidana

Merdeka.com - Pemerintah Kota Depok akan lebih tegas bagi pelanggar dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II. Pelanggar PSBB akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan wali kota nomor 32 tahun 2020.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok sekaligus Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, dalam Peraturan Wali Kota atau Perwa 32 diatur tentang sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran dan penghentian sementara kegiatan.

"Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Idris, Rabu (6/5).

Soal sanksi yang dikenakan selanjutnya diatur oleh dinas terkait, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

"Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," ujar dia.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) bersama aparat TNI-Polri di Kota Depok juga semakin gencar melakukan sosialisasi dan penyisiran pada sejumlah toko atau tempat-tempat yang memicu keramaian. Tak sedikit toko atau tempat tersebut disegel petugas dan diminta untuk tutup sementara waktu.

Kebijakan ini tidak berlaku di antaranya untuk toko atau tempat penyedia kebutuhan pokok manusia dan hewan, fasilitas kesehatan, bank, bengkel dan tempat atau toko komunikasi/informasi.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda mengatakan pihaknya sudah melaporkan pada pimpinan dan DPMPTSP perihal pelaku usaha yang nakal beroperasi selama PSBB. Izin usaha mereka pun terancam dibekukan hingga dicabut.

"Kita sudah laporkan pada pimpinan dan sedang dipertimbangkan kajian perizinannya," kata dia. (mdk/gil)