Pelantikan 19 Kepala Daerah di Jawa Timur Terancam Ditunda

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur terancam menunda pelantikan 19 kepala daerah terpilih. Sedianya pelantikan akan diselenggarakan pada Rabu (17/2) mendatang. Alasan penundaan pelantikan ini lantaran masih ada yang melakukan gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi mengatakan, pelantikan bupati-wakil bupati Jember terpilih kemungkinan akan tertunda. Tidak hanya Jember, penundaan juga terjadi di seluruh daerah di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

"Tadi saya menghubungi Kabiro Pemerintahan Pemprov Jatim, Pak Jempin Marbun. Karena ada tiga daerah yang gugatannya di MK masih belum keluar putusannya, sementara di sisi lain, Mendagri semangatnya ingin agar pelantikan kepala daerah dilakukan secara serentak, maka (kemungkinan besar) akan ada penundaan pelantikan bupati-wabup terpilih. Karena masih menunggu putusan sela dari MK," katanya kepada Merdeka.com, Senin (15/2).

Tiga daerah di Jatim yang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)nya masih berlangsung adalah Surabaya, Banyuwangi dan Lamongan. Sesuai jadwal, pelantikan seharusnya dilakukan pada Rabu (17/2) besok lusa.

Kepastian apakah benar akan dilakukan penundaan atau tidak, menurut Itqon, akan menunggu putusan sela yang akan dibacakan majelis hakim konstitusi pada Selasa (16/02) besok.

"Kalau tiga daerah tersebut memang gugatannya tidak bisa dilanjutkan berdasarkan putusan sela, maka bisa dilakukan pelantikan kepala daerah secara serentak. Tetapi jika dalam putusan selanya, MK menyatakan gugatan tersebut bisa dilanjutkan (persidangannya), maka akan ditinggal (ditunda pelantikannya)," ujar politikus PKB itu.

Karenanya, jika dalam putusan sela besok, MK melanjutkan gugatan dari salah satu atau keseluruhan dari tiga daerah di Jatim, maka pelantikan serentak dari 19 kepala daerah akan ditunda.

Penundaan ini di sisi lain berpotensi menyebabkan kekosongan kepemimpinan di daerah karena masa jabatan kepala daerah di 19 kabupaten/kota itu telah habis per 17 Februari 2021. Sebagai solusinya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa akan menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi kekosongan.

"Karena itu, per tanggal 18 Februari 2021 ini, Gubernur Jatim akan mengeluarkan SK Plh Bupati, yang secara otomatis akan dijabat oleh Sekda," tutup Itqon.