Pelantikan 6 kepala daerah di Jabar habiskan ratusan juta rupiah
Merdeka.com - Anggaran untuk menggelar pelantikan enam kepala daerah di Jabar hasil Pilkada serentak 2015, menghabiskan ratusan juta rupiah. Dana yang diambil dari Biro Humas Pemprov tersebut, untuk keperluan konsumsi dan keamanan yang melibatkan ribuan personel.
"Tidak ada anggaran khusus. Anggaran masih di bawah Rp 300 juta saja, tidak sampai miliaran. Hanya snack, konsumsi dan pengamanan saja, kan harus dikasih makan," kata Kepala Biro Humas Pemprov Jabar Rudi Gandakusuma di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (16/2).
Pemprov Jabar memang tidak menganggarkan khusus untuk pelantikan enam kepala daerah itu. Semula dia mengira kepala daerah hasil Pilkada serentak akan dilakukan di Istana Negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
-
Kapan Pilkada Jabar 2024 akan dilaksanakan? Pilkada serentak akan dilangsungkan pada November 2024 nanti.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kapan pilkada di Jawa Tengah akan digelar? Selain pemilihan presiden serta wakil rakyat pada April kemarin, ada pemilihan kepala daerah yang digelar pada November mendatang.
-
Dimana Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Pilkada 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tidak mengadakan Pilkada karena penetapan kepala daerahnya dilakukan melalui bukan melalui Pilkada berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
"Ini anggaran ujug-ujug. Sehingga masuk di biro HPU. Jadi langsung saja," ungkapnya.
Menurut dia, Pemprov Jabar tidak mengalokasikan anggaran seperti akomodasi dan transportasi lainnya. Semua itu ditanggung oleh kabupaten kota masing-masing.
"Kalau rombongan mereka saja, urusan mereka transportasi dan lain-lain," jelasnya.
Pelantikan enam kepala daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota Depok, dan Kabupaten Pangandaran dilakukan di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu 17 Februari 2016. Pelantikan diperkirakan akan dihadiri 1.500 tamu undangan.
"Yang jelas yang bisa masuk bawa kartu undangan, kalau tidak bawa, tidak bisa apapun alasannya," ujarnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memastikan pelantikan terhadap enam kepala daerah akan dipimpin dirinya.
"Di Gedung Merdeka pelantikan ya. Yang hadir dari Kemendagri, bukan Mendagri. Karena kalau Mendagri yang lantik bukan saya jadinya," ungkapnya.
Pada pelantikan tersebut Gubernur akan melantik wajah lama dan wajah baru. Beberapa daerah memang tetap dimenangi incumbent seperti Kabupaten Bandung. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun berjanji akan menggratiskan sewa JIS jika ada anggaran
Baca SelengkapnyaPencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPilkada serentak di Jabar diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaTingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta
Baca SelengkapnyaMengenai wacana mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung atau calon dipilih DPRD, politikus PDIP ini menyerahkan kepada partai politik
Baca SelengkapnyaDharma Pongrekun-Kun Wardana merupakan pasangan yang pertama kali mengumbar janji kepada warga Jakarta.
Baca Selengkapnya