Follow
Pelayanan online KemenkumHAM permudah administrasi hukum masyarakat
Merdeka.com - Sistem administrasi hukum milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham diapresiasi delegasi Azerbaijan. Sistem hukum online tersebut sudah berjalan selama sekitar 4 tahun.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) AHU, Agus Nugroho Yusup mengatakan Aplikasi AHU online mampu mempersingkat waktu bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik terkait administrasi hukum umum.
"Saat ini sudah ada 15 aplikasi yang ada di AHU online mulai dari pelayanan publik sampai pendaftaraan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Salah satu contohnya, waktu pengurusan perusahaan terbatas (PT) saat manual memakan waktu 30 hari saat ini hanya tujuh menit saja," ujar Agus dalam keterangannya, Senin (24/7).
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Bagaimana Kemenkumham menjalankan pengadaan ASN? Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.
-
Bagaimana Kemenkumham harus berinovasi dalam memberikan pelayanan? “Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih. Teruslah pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan program (sustainable program) atas program-program yang telah saya tetapkan,“ kata Yasonna
-
Aplikasi apa yang Mahkamah Agung luncurkan untuk meningkatkan integritas? Kehadiran 5 aplikasi tersebut bertujuan buat semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan serta meningkatkan integritas aparatur peradilan.
-
Bagaimana cara Kanwil Kemenkumham mengatasi over kapasitas? Jadi narapidana yang menghuni lapas yang overload, kemudian didistribusikan atau dipindahkan ke rutan terdekat yang masih longgar. Terus yang di Rutan Solo juga begitu. Jadi, kebanyakan warga binaan yang dioper itu ke rutan-rutan yang masih punya sisa kamar hunian.
Dia menjelaskan saat membangun aplikasi AHU online ini, Ditjen AHU menggelontorkan anggaran sebesar Rp 136 miliar yang digunakan untuk membangun fasilitas, sumber daya manusia, sistem dan data center. Namun dari anggaran yang dikeluarkan tersebut, pemerintah sudah mendapatkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak 2013 sampai pertengahan 2017 ini mencapai Rp 3 triliun.
"Saat ini kami masih terus mengembangkan AHU online terutama pembangunan data center dan perbaikan server untuk memback up data. Karena jika dalam sehari AHU online mengalami gangguan, kami akan merugi Rp 5 miliar," pungkasnya.
Sementara, Chairman of the State Agency of Public Service and Social Innovations, Inam Karimov menyampaikan pihaknya mengapresiasi atas keberhasilan Ditjen AHU Kemenkumham membangun aplikasi AHU online. Pelayanan publik dengan berbasis online, kata dia, merupakan bentuk perhatian negara kepada masyarakatnya.
Dia mengungkapkan Azerbaijan sendiri juga sudah membangun pelayanan publik yang sama berbasis satu pintu dan dinamakan Asan Xidmat. Menurut dia, dalam Asan Xidmat tersebut terdapat pelayanan bersama dari 10 kementerian dengan lebih dari 250 pelayanan publik termasuk Kementerian Hukum.
"Sama seperti AHU online, kami membangun Asan Xidmat pada tahun 2013 lalu. Sampai saat ini sudah ada 1,3 juta masyarakat yang menggunakan pelayanan publik tersebut," kata Inam. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Kominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.
Baca Selengkapnya
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca Selengkapnya
Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca Selengkapnya
Integrasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengajukan permohonan informasi. Juga, mengintegrasikan informasi dari berbagai Kementerian.
Baca Selengkapnya
Implementasi ditandai dengan diserahkannya 12 sertifikat tanah elektronik.
Baca Selengkapnya
Masyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal.
Baca Selengkapnya
AHY berharap layanan ini bisa menjangkau masyarakat terpencil untuk bisa mendapatkan layanan pertanahan
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Agung meluncurkan 5 aplikasi baru untuk mewujudkan peradilan modern berbasis IT.
Baca Selengkapnya