Pelemahan KPK betot perhatian tertinggi publik di Twitter

Merdeka.com - Revisi kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang digodok anggota DPR mendapat pandangan miring dari sebagian masyarakat. Sebab hal itu dianggap sebagai bentuk upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beberapa persepsi miring diberikan masyarakat terhadap upaya melemahkan KPK," kata peneliti Forum Membaca Indonesia, Kuesworo Setiawan dalam paparan riset dengan topik '10 Keresahan Publik terhadap Negara di Tahun Politik', di gedung Pasca-Sarjana (PGSC) Universitas Paramadina, Gedung Energi SCBD Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Hal ini tercatat dalam penelitian yang dilakukan sejak November-Desember 2013 oleh Forum Membaca Indonesia bekerja sama dengan Universitas Paramadina dengan fokus melakukan riset pada total perbincangan dari 500.000 lebih celoteh yang terdiri dari tweet, retweet, reply, dan favorite yang memiliki keyword terkait objek penelitian.

Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendapat pro-kontra dari anggota legislatif malah dinilai sebagai upaya melemahkan lembaga tertinggi negara tersebut. "Selanjutnya persepsi miring diberikan terkait indikasi akan membatalkan Perppu MK," terang Kuesworo.

Dia menambahkan, kebiasaan anggota DPR yang senang berseliweran ke luar negeri juga mendapat pandangan buruk dari sebagian masyarakat. "Belum lagi studi banding yang identik dengan pemborosan dan tidak jelas tujuannya," ujarnya.

Riset ini fokus kepada media sosial Twitter dengan mengambil total perbincangan dari 500.000 lebih celoteh yang terdiri dari tweet, retweet, reply, dan favorite yang memiliki keyword terkait objek penelitian. Margin of error dalam penelitian ini sekitar dua sampai lima persen. (mdk/mtf)