Follow
Pelototi aliran dana desa, Kemendagri teken MoU dengan BPKP
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar penandatanganan nota kesepahaman atau (MoU) tentang pengelolaan keuangan desa dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Kemendagri, Jumat (6/11). Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pengelolaan keuangan desa yang bersih.
Dari pantauan merdeka.com, MoU ini ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Temenggung dan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana. Tidak nampak hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam penandatanganan tersebut.
Dalam sambutannya, Yuswandi mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar untuk mengelola anggaran dana desa secara akuntabel. Dia berharap, Menteri Marwan bisa mempertangungjawabkan dana desa yang fantastis tersebut.
-
Apa dampak kenaikan gaji perangkat desa? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Kenapa Dana Desa penting? Negara terus memberikan keberpihakan kepada desa untuk dapat menggali potensi yang dimilikinya supaya bisa mengangkat kesejahteraan bagi warganya.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
"Pemberian desa yang sangat besar maka akan semakin besar tanggungjawabnya. Maka dari itu, Kementerian Desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada masyarakat," kata Yuswandi usai menandatangani MoU di Kemendagri, Jakarta, Jumat (6/11).
Sementara itu, Menteri Tjahjo melalui Yuswandi selaku Setjen Kemendagri mengatakan, tujuan dari nota kesepahaman adalah mendorong percepatan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih.
"Tentunya, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Menurutnya, nota kesapahaman mengartikan bahwasanya, Mendagri dan BPKP memiliki kewajiban yang sama guna melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan desa, menyusun petunjuk teknis dan modul dalam mengimplementasikan uang desa.
"Serta melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa," jelasnya.
Lebih lanjut, dijelaskan jika masa penandatangan nota itu berlaku hingga 3 tahun sejak ditandatangani. Yuswandi menegaskan, dengan melakukan penandatangan kerjasama itu, maka pembangunan desa-desa di Tanah Air bisa lebih baik.
"Kita sudah melakukan langkah awal untuk menjadi lebih baik," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Mendagri menggarisbawahi pentingnya peran kepala desa atau lurah sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Peningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca Selengkapnya
Kerja sama ini bertujuan menghidupkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan dan makan bergizi gratis (MBG).
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).
Baca Selengkapnya