Pembangunan Bandara Kertajati diambil alih pemerintah pusat
Merdeka.com - Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka akan diambil alih pemerintah pusat. Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pemerintah menganggarkan Rp 1,6 triliun untuk sisi udara, sedangkan sisi darat Rp 2,1 triliun.
Hal itu disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/1). Aher menyebut, diambil alihnya pembangunan tersebut usai dia mendampingi Presiden Jokowi ke proyek pembangunan BIJB .
"Jadi untuk penyelesaian pembangunan bandara BIJB, akan dibiayai oleh APBN, dan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat," katanya.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa dampak kekeringan di Jateng? Warga Terdampak Kekeringan di Jateng Capai 9.153 Jiwa, Ini Penjelasan BPBD
-
Kenapa Banten kekeringan? Masuknya musim kemarau ditambah dengan adanya fenomena El Nino membuat sejumlah daerah di Provinsi Banten mengalami kekeringan.
-
Apa dampak dari kekeringan di Jawa Tengah? Dampak musim kemarau yang perkepanjangan ini memukul ratusan jiwa warga Desa Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Dalam dua bulan terakhir, mereka kesulitan air bersih.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
Pemprov Jabar sendiri tidak masalah ketika BIJB harus diserahkan pada pemerintah pusat. Dari segi financial, Pemprov Jabar memang kelabakan mengingat anggaran APBD provinsi Jawa Barat terbatas.
"Kita senang sih senang-senang aja dibantu oleh pusat. Karena gak ada kerugian, kan cari uang triliunan itu susah," jelasnya.
Namun dia mengaku, tetap akan membantu melakukan pembebasan lahan yang mana tinggal 800 hektare dari 1.000 hektar yang dibutuhkan.
"Pemprov sendiri tugasnya hanya penyempurnaan dalam pembebasan lahan. Karena saat ini sisanya hanya tinggal 800 hektar dengan anggaran Rp 200 miliar," katanya.
Disinggung nasib PT BIJB yang selama ini sudah berjalan menurutnya perusahaan tersebut tetap akan dilibatkan. "PT BIJB akan dilibatkan dalam pengelolaan bandara. Mudah-mudahan nanti posisinya menjadi konsorsium dan memiliki saham 20 atau 30 persen juga tidak apa-apa," ujarnya.
Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas mengatakan, pihaknya akan mengikuti perintah dari pemegang saham yakni Pemprov Jabar. Keputusan pengambilalihan sangat bisa diterima jika terminilogi secara financial mungkin tuntas bandara terbiayai.
"Apalagi anggaran Kemenhub mencapai Rp 50 triliun jadi Rp 2 triliun dalam 2 tahun tentu kecil saja," katanya saat dikonfirmasi terpisah.
Namun dari segi bisnis PT BIJB masih bisa melihat garapan lain dari bandara tersebut. Seperti layanan groundhandling, katering, kargo, bahan bakar, selain menggarap kawasan aerocity.
"Mudah-mudahan BIJB tetap bisa garap itu meskipun kepemilikannya sudah tidak di tangan kami," ungkapnya.
Dia menilai bisnis di bandara begitu luas, dari mulai pengelolaan sebagai operator bandara, lalu di bisnis turunannya. Sementara untuk di airport city-nya seperti hotel bandara, lapangan golf dan lain-lain.
"Selain tentu bisnis di pengembangan kawasan aerocity," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan Bandara Kertajati sangat rumit. Bahkan proyek ini sempat mangkrak selama beberapa tahun.
Baca SelengkapnyaKaltim sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan APBD yang masuk lima besar nasional.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Bandara Kertajati mulai beroperasi penuh pada Oktober 2023 atau menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara.
Baca SelengkapnyaAktivitas Bandara Kertajati yang memakan investasi triliunan selama ini sepi dari aktivitas.
Baca SelengkapnyaRencana pemindahan penerbangan komersial Bandara Husein Sastranegara ditolak warga Bandung.
Baca SelengkapnyaPesawat berbadan lebar tidak dapat mendarat di Bandara Husein Sastranegara.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya"Ada yang protes kenapa bandaranya sepi, pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan," ujar Ganjar.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaKe depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca Selengkapnya