Pembangunan Huntara Korban Gempa Pasaman Barat Terkendala Anggaran
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat mengaku terkendala dalam membantu hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat yang terdampak gempa Pasaman Barat. Pasalnya, anggaran huntara itu tak teranggarkan pada APBD 2022.
Kalaksa BPBD Sumbar, Jumaidi mengatakan, pihaknya masih mencari pos anggaran yang tepat terkait hal tersebut.
“Kami masih mencari pos anggaran yang tepat agar tidak menjadi temuan, sambil menunggu data dari kabupaten karena sampai sekarang data itu belum sampai ke BPBD Provinsi,” katanya di Padang, Kamis (7/4).
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Apa yang terjadi di Sumbar? Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi untuk menerima semua korban bencana yang dirujuk tanpa terkecuali.
-
Bagaimana BPBD Sumbar menangani banjir di Kota Padang? Lanjutnya, saat ini semua alat yang berkemungkinan terendam sudah kita pindahkan ketempat yang lebih tinggi.
-
Apa penyebab gempa Sangihe? Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofiksika (BMKG) menyatakan gempa itu dipicu aktivitas deformasi batuan.
Dia menjelaskan, solusi yang dapat diambil saat ini dengan memfokuskan seluruh dana bantuan yang masuk dari donator untuk pembangunan huntara untuk pengungsi.
Saat ini tengah dikoordinasikan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berhubungan langsung dengan korban bencana.
“Huntara yang dibangun dari bantuan donatur itu sudah cukup banyak. Namun kita belum punya data soal itu karena sebagian donatur langsung membangunkan huntara sehingga tidak terdata,” jelas Jumaidi.
Dia mengakui, hingga saat ini, Pemprov Sumbar sendiri belum membangun satupun huntara bagi masyarakat terdampak gempa. Namun, pihaknya akan membantu dalam pembangunan hunian tetap (huntap), tetapi masih menunggu kepastian data.
“Kita masih menunggu kepastian data, untuk bantuan huntap. Untuk huntara kita masih belum bisa bangun, (karena) terkendala anggaran,” ujarnya.
Sejauh ini, ada sejumlah lembaga yang berinisiatif untuk membantu pembangunan huntara, salah satunya PMI Sumbar. Mereka menargetkan 400 huntara, masing-masing 250 unit di Pasaman Barat, dan 150 unit di Pasaman.
Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar mengatakan, bantuan itu berasal dari masyarakat, dan donatur lainnya yang memang dikhususkan untuk pembangunan huntara tersebut.
Sebelumnya saat meninjau pengungsi korban gempa di Pasaman Barat, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy meminta Pemkab setempat untuk bisa membangunnya sebelum lebaran 1443 Hijriah. Dia menyebut Pemprov Sumbar akan membantu dalam penganggaran.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan dengan nilai anggaran Rp145 miliar.
Baca SelengkapnyaDari anggaran tersebut Pemprov akan menggunakan lumpur dan hujan buatan untuk memadamkan kebakaran di TPA Sarimukti.
Baca SelengkapnyaBPBD Sumut gelar pelatihan Jitupasna 2023 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam merekonstruksi pascabencana.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaBencana banjir bandang di Sumbar menyebabkan puluhan orang meninggal dunia
Baca SelengkapnyaNamun, lokasi pembangunannya tidak tertulis secara detil.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaDampak besar dari Karhutla pernah dialami Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022.
Baca SelengkapnyaBencana ini merendam 6 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sejak Rabu 10 Januari 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaKabupaten Klungkung tercatat memiliki jalan kabupaten sepanjang 464 kilometer.
Baca SelengkapnyaPria yang akrab disapa Yongki ini menyebut, ongkos pengerjaan Tol Dalam Kota Bandung tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN.
Baca Selengkapnya