Pembangunan jaringan listrik Maluku-Papua terhambat pembebasan tanah
Merdeka.com - GM Unit Induk Pembangunan Maluku-Papua Hendrison Lumbanraja mengakui, masalah tanah hingga kini menghambat pembangunan kelistrikan, khususnya di Papua. Sebab masih bermasalah dalam pembebasan tanah (tanah).
Lumbanraja menegaskan, pihaknya selain melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga mengandeng kejaksaan agar tidak ada masalah di kemudian hari.
"Masalah pembebasan tanah masih menjadi kendala, apalagi tanah-tanah itu tidak besertifikat," papar Lumbanraja yang didampingi GM PLN Wilayah Papua dan Papua Barat Yohanis Sukrislismono, di Jayapura, Rabu (11/5).
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Apa saja kekurangan membeli tanah? Jika membeli tanah, anda harus menyiapkan dana tambahan untuk membangunnya.
-
Dimana Sertifikat tanah dibalik nama? Apabila dokumen di atas sudah terpenuhi maka Anda bisa langsung datang ke kantor BPN terdekat untuk menyerahkan dokumen kepada petugas.
-
Siapa yang menerima sertifikat tanah elektronik? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Kenapa listrik di Cinungku susah diakses? Kondisi ini tentu menyulitkan mereka, terutama bagi warga yang memiliki usaha rumahan karena listrik yang didapat dalam jumlah yang terbatas.'Kalau di sini mah keluhannya listrik, belum ada (maksimal) di sini. Jadi pusatnya jauh, belum ada tiang listrik di sini. Kalau dipakai buat usaha pakai mesin serut kayu, sanyo, suka nggak kuat,' kata warga bernama Abah Pendi, pembuat kusen pintu kayu.
-
Kenapa Mbah Marsiah tidak pakai listrik? 'Dulunya di sini pernah disaluri listrik. Tapi terus kabelnya lecet, terus konslet. Saya takut kebakaran. Jadi saya minta copot saja listriknya,' ungkapnya.
Menurutnya, dengan dilibatkannya BPN dan kejaksaan maka masalah tanah tidak lagi menjadi kendala dalam pembangunan kelistrikan di Papua.
Pembangunan PLTU Holtekam juga sempat mengalami kendala dalam pembebasan tanah termasuk saat pembangunan tiang listrik.
Dalam pengadaan tanah PLN juga mendapat bantuan atau hibah dari pemda seperti yang terjadi di Manokwari dan Nabire, kata Lumbanraja.
Ketika ditanya tentang jatah Papua Barat dan Papua dalam program 35.000 Megawatt, Lumbanraja mengaku untuk kedua propinsi di kawasan timur Papua mendapat jatah 650 Megawatt.
"Dari jumlah itu yang mendapat jatah terbanyak adalah Jayapura yakni 50 MW yang diharapkan selesai 2017 mendatang," tutupnya dikutip dari Antara.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaRasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca SelengkapnyaPLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.
Baca SelengkapnyaKondisi masyarakat setempat masih belum sejahtera karena belum teraliri listrik dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan jalan yang berbatu dan berlumpur.
Baca SelengkapnyaWarga di kampung di Cianjur mengeluhkan jika mereka belum memiliki akses listrik yang memadai.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca SelengkapnyaKampung ini dulunya sangat susah dijangkau padahal punya pemandangan eksotis yang menyihir mata.
Baca SelengkapnyaSelain rutenya sulit dilalui, warga di kampung ujung ini hanya bisa memakai satu lampu untuk satu rumah.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ATR/BPN dengan Pertamina.
Baca Selengkapnya