Pembangunan Pasar Klewer timur belum jelas, Pemkot Solo ketar-ketir

Merdeka.com - Pembangunan ulang Pasar Klewer timur hingga saat ini belum ada kejelasan, kapan akan dimulai. Proses lelang yang tak menemukan pemenang tahun lalu, membuat rencana pembangunan dengan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 57 miliar tersebut tertunda.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pun mukai ketar-ketir (cemas) karena Kementerian Perdagangan belum memberi kepastian, kapan anggaran tersebut bisa dicairkan.

"Kemarin kita sudah menanyakan kepada Pak Menteri Perdagangan, waktu ada kunjungan ke Pasar Legi. Tapi katanya suruh nunggu saja," ujar Kepala Dinas Perdagangan Disdag Solo Subagiyo, Selasa (13/3).

Subagyo menjelaskan, sesuai rencana pembangunan Pasar Klewer timur dikerjakan pada tahun ini. Kepastian anggaran sebesar Rp 57 miliar tersebut masih menunggu terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar pelaksanaan lelang dan pembangunan.

Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, lanjut Subagiyo, pihaknya menyiapkan skenario perpanjangan waktu pengerjaan. Langkah ini dilakukan jika proyek pembangunan pasar tekstil terbesar di Jawa Tengah itu baru mulai dikerjakan Agustus mendatang.

"Salah satu skenario yang kita siapkan, kita akan mengajukan permohonan perpanjangan pelaksanaan pembangunan. Ini untuk mengantisipasi jika pengerjaan proyek tidak rampung dikerjakan hingga akhir tahun anggaran."

"Kita berharap April sudah ada kepastian, jadi bisa langsung lelang dan proyek bisa diselesaikan akhir tahun. Tapi kalau sampai Agustus DIPA tidak terbit, kita akan ajukan perpanjang pengerjaan. Karena tidak akan mungkin rampung sampai akhir tahun," tukasnya.

Molornya pengerjaan pasar, tentu akan berpengaruh kepada keberadaan pedagang yang ada di pasar darurat. Subagiyo menyampaikan pihaknya akan meminta izin Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi untuk memperpanjang sewa lahan Alun-alun Utara.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengaku pasrah dengan nilai tawar peserta lelang ketiga nanti. Menurutnya barang yang akan dilelang itu sudah tidak memiliki nilai tawar baik. Selain itu harga yang ditawarkan Pemkot dianggap terlalu tinggi. Pada lelang Mei 2017 lalu, nilai penawaran terendah ditetapkan Rp 7.289.105.100 dan uang jaminan Rp 1,5 miliar.

"Lelang yang kita tawarkan meliputi pembongkaran bangunan rangka baja, atap dan pondasi. Nilai penawaran terendah itu dianggap masih terlalu tinggi. Sehingga peserta lelang banyak yang memilih mundur," pungkasnya.