Pembayaran Kompensasi 413 Korban Terorisme Ditargetkan Selesai Tahun Ini
Merdeka.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan, pihaknya masih berupaya menyelesaikan pembayaran kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu. Total terdapat 413 korban, baik warga negara Indonesia maupun warga asing.
Ia menerangkan, korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi sesuai Undang-Undang No 31 Tahun 2014 yang diperkuat dengan UU No 5 Tahun 2018. Kompensasi ini berlaku sejak peristiwa Bom Bali 2002.
Kompensasi untuk korban Bom Bali 2002 telah diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia pada 16 Desember 2020. Total nilainya Rp39,2 miliar.
-
Siapa yang terkena dampak terorisme di Indonesia? Di Indonesia, aksi terorisme telah menyebabkan banyak kerugian dan korban. Mereka menjadi korban terorisme mengalami disabilitas seumur hidupnya, bahkan tak sedikit juga yang harus meregang nyawa.
-
Siapa yang menjadi korban? Renu Singh, salah satu korban yang terjebak, telah melapor ke polisi dengan klaim bahwa ia telah ditipu sebesar USD 21.000 dan mengungkapkan bahwa ratusan orang lainnya juga mengalami kerugian total mencapai USD 4,1 juta.
-
Apa yang dialami korban? 'Dia alami luka cukup serius. Setelah kejadian, korban kemudian dilarikan ke RSUD Dekai, guna mendapatkan penanganan medis,' kata Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto.
-
Siapa yang menyerahkan bantuan untuk korban di Sumatera Selatan? Usai pelaksanaan upacara, Pj Gubernur Bahtiar bersama Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santosa, menyerahkan bantuan untuk korban bencana sosial.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
"Pada Desember tahun lalu, LPSK bersama Presiden di Istana membayarkan kompensasi kepada 215 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Yang jumlahnya cukup besar kurang lebih Rp 39 miliar," kata Hasto saat memberi sambutan pada acara Peringatan Peristiwa Bom Bali, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (12/10).
Saat ini LPSK bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang berusaha untuk mengejar waktu memenuhi hak para korban tindak pidana terorisme masa lalu. Mereka diberi batas tiga tahun setelah Undang-UndangNo 31 Tahun 2014 direvisi pada tahun 2018.
"Itu, waktunya tiga tahun dan tahun ini di 2021. Itu harus sudah selesai tanggung jawab negara kepada para korban tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu kita berpacu untuk mencari siapa saja korban tindak pidana terorisme? Di mana saja? Kita umumkan di berbagai media. Karena batas akhir permohonan itu adalah bulan Juli 2021. Setelah itu, negara tidak akan lagi memberikan kompensasi kepada para korban tindak pidana terorisme masa lalu," ungkapnya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini sudah terkumpul 413 korban tindak pidana terorisme masa lalu di Indonesia. "Baik, yang berwarga negara Indonesia, maupun berwarga negara asing. Sebagian besar kita sudah selesai melakukan asesmen untuk menentukan ganti rugi atau kompensasi dari negara pada korban ini. Kemarin kami sudah mendapatkan wanti-wanti pesan dari Dirjen Anggaran agar kompensasi itu diselesaikan pada tahun ini juga. Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu yang tinggal sekian bulan ini agar asesmen sudah bisa dilakukan dan sudah selesai," ujarnya.
Ia juga menyebutkan, kompensasi untuk korban yang meninggal dunia sebesar Rp250 juta, untuk korban luka berat Rp210 juta, luka sedang Rp115 juta, dan luka ringan Rp75 juta.
"Sekarang (ada) 413 yang kita bayarkan. (Untuk) warga asing tidak banyak yang mengajukan, karena sebagian besar mereka sudah dapat kompensasi dari negaranya," sebutnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
Baca SelengkapnyaAda 73 keluarga korban yang menuntut restitusi. Permohonan itu sendiri diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJemput bola dilakukan LPSK dengan mendatangi keluarga korban di Aceh.
Baca SelengkapnyaSebanyak 22 penyintas yang menerima bantuan Pupuk Kaltim merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan dan lainnya.
Baca SelengkapnyaLPSK menegaskan LPSK tidak akan membantu meringankan biaya restitusi sebesar Rp120 miliar terdakwa Mario Dandy terhadap anak korban David Ozora.
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaListyo mengatakan, peningkatan jumlah penyelesaian perkara turut mempengaruhi menurunnya angka korban TPPO.
Baca SelengkapnyaHal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024
Baca SelengkapnyaAksi terorisme memberi dampak buruk, maka setiap 21 Agustus ditetapkan Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme
Baca SelengkapnyaListyo secara terpisah memaparkan, ada kurang lebih 8.008 perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak yang diselesaiListyo secara terpisahkan pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 terkait capaian kerja kepolisian Indonesia
Baca Selengkapnya