Pembebasan lahan Tol Bocimi sempat terkendala tanah wakaf

Merdeka.com - Pembebasan lahan Tol Bocimi seksi I Ciawi-Cigombong sampai saat ini sudah mencapai 93 persen dari sekitar 144 hektar kebutuhan. Beberapa hambatan terjadi karena terkendala tanah wakaf yang mencapai 9.060 meter persegi.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat lanjutan dengan PT Jabar Trans Tol, Kepala Kanwil Kementerian Agama Jabar dan perangkat dinas di Pemprov untuk membantu percepatan pembebasan seksi I yang membentang sepanjang 15 kilometer itu.

"Di seksi I sudah terbebaskan kurang lebih 93 persen dari total 144 hektar yang dibutuhkan," katanya di Gedung Sate Bandung, Rabu (7/1).

Namun menurutnya permasalahan tanah wakaf sudah bisa teridentifikasi. Dengan menggandeng instansi lain itu, kata dia, akan lebih mudah melakukan akselerasi pembangunan tol seksi I nantinya.

"Jadi hal-hal yang menghambat di lapangan sudah diidentifikasi lebih detil dibanding saat kunjungan ke lokasi," katanya.

Hasil pencatatan di lapangan, lahan wakaf dan instansi yang harus segera dikoordinasikan mencapai 42.493 meter persegi. Rapat memutuskan tim kecil yang dibentuk untuk menuntaskan tanah wakaf menargetkan proses administrasinya selesai Januari.

"Sehingga total kebutuhan 144 hektar bisa selesai 100 persen Sehingga seksi I yang panjangnya 14,6 kilometer bisa diselesaikan 2017," ujarnya.

Dia memerinci hambatan pembebasan lahan ini mayoritas berupa bangunan masjid kemudian madrasah dimana tuntutan dari masing-masing pemilik lahan berbeda-beda.

"Kakanwil Kemenag Jabar dibantu Kemenag Bogor akan turut membantu komunikasi di lapangan," katanya.

Selanjutnya, untuk tanah instansi seperti Puskesmas, SD, dan tanah Pemkab Bogor jumlahnya mencapai 33.433 meter persegi dengan instansi yang berbeda-beda. Lalu ada pula rencana relokasi jalur pipa PDAM sepanjang 1.911 meter persegi. "Bangunan BPPT 840 meter dalam tahap penggantian," katanya.

Selain itu ada 6.247 meter persegi tanah desa yang proses tukar gulingnya tengah berjalan. Pihaknya juga menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Jabar untuk meminta percepatan izin penggunaan lintasan kereta di 3 titik.

"Karena lahan PT KAI ini akan digunakan untuk kepentingan jalan tol yang sudah masuk program Pak Presiden," ujarnya.

Dengan identifikasi dan pembentukan tim kecil dia optimistis proses pembebasan lahan di awal 2016 ini makin cepat. Pemprov Jabar berkepentingan agar tol yang sudah mangkrak lama ini mulai melakukan konstruksi.

"Masyarakat sudah lama menunggu. Kemacetan di seksi I ini paling parah, kalau tuntas ini akan memudahkan," tandasnya. (mdk/rnd)