Pembebasan lahan Tol Serpong-Cinere capai 85 persen, 10 bidang wakaf kena dampak

Merdeka.com - Pembebasan lahan untuk proyek Tol Serpong-Cinere sudah mencapai 85 persen dan pembangunan fisik sudah dimulai. Namun dari 2.099 bidang tanah yang terdampak, 1.700 di antaranya sudah terbayarkan ganti untungnya.

"Realisasi 1.700 bidang, yang belum terbayarkan atau masih berproses 399 bidang di antaranya di wilayah Serua, Serua Indah, Ciputat, Cipayung, Bambu Apus, dan wilayah Pondok Cabe yang paling tinggi," kata PLT Kepala ATR/BPN Kota Tangsel, Teguh Wieyana, kepada wartawan Senin (20/11).

Kawasan Pondok Cabe adalah wilayah yang paling terakhir dilakukan proses pembebasan lahannya. Sebabnya, wilayah tersebut paling banyak sengketa.

"Penyelesaiannya dengan konsinyasi di pengadilan," terang Teguh.

Dia menambahkan, dari 1.700 bidang yang telah dibayarkan, Kementerian PU telah mengeluarkan biaya ganti untung sebesar Rp 2,5 triliun kepada warga terdampak.

Ditambahkan Kepala Kantor Agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tangerang Selatan, Teguh Wieyana, proyek tersebut juga membuat 10 bidang lahan wakaf terdampak.

"Di antaranya rumah ibadah, masjid, musala, gereja, sekolah dan taman pemakaman umum," jelas Teguh.

Pada prosesnya, tanah wakaf terdampak pembangunan harus diganti dengan tanah lain yang sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama RI.

"Harus tukar menukar tanah (ruslah), saat ini sedang permohonan SK ke Wali Kota Tangsel," ucapnya.

Dijelaskan dia, proses ruslah wakaf memakan waktu, karena pengurusan berjenjang.

"Dengan SK Wali Kota ini jalan terakhir, untuk melakukan percepatan. Karena prosesnya panjang sampai ke Menteri Agama," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen Tol Serpong Cinere, Sukisno menerangkan, hanya tinggal menunggu SK Wali Kota Tangerang Selatan untuk proses ruslah.

"Nadzir (pengelola) wakaf ikut terlibat dalam penentuan lokasi tanah pengganti dan kita berhak menolak," kata Sukisno/

Sementara, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengaku sudah membahas persoalan tersebut.

Menurutnya saat ini, persoalan ruslah itu segera diselesaikan oleh Asisten Daerah.

"Insya Allah segera diselesaikan oleh asisten. Persolanya apakah di Kementerian Agamanya, karena SK saya belum bisa terbit, sebelum ada rekomendasi atau apa. Ini yang akan diselesaikan oleg Asda 2 bersama BPKAD dan juga badan keuangan sama Perkim," katanya.