Pemberantasan korupsi di DPR butuh komitmen dari anggota dewan

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin memangkas anggaran DPR jika berhasil duduk di Parlemen nanti. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengapresiasi rencana tersebut.

"Ini ide dan semangat yang bagus, FITRA mengapresiasi rencana tersebut," katanya saat dihubungi, Selasa (30/10).

Namun, Misbah mengingatkan, dalam merealisasi rencana tersebut bukan perkara mudah. Alasannya karena PSI harus mendorong dilakukannya revisi terhadap regulasi yang ada, seperti standar gaji DPR, tunjangan, uang reses dan perjalanan dinas.

"Kendala kedua, penolakan dari internal DPR sendiri. Tidak semua anggota DPR punya komitmen yang sama, apalagi selama ini mereka sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas," jelasnya.

Selain regulasi, FITRA memandang, komitmen calon legislatif masih menjadi yang utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab akan percuma jika ada regulasi, namun akhirnya tidak dijalankan oleh anggota DPR.

"Fitra memandang bahwa yg perlu dibersihkan oleh PSI dan partai2 lainnya adalah perilaku korup anggota DPR, dan 'menyalakan' ruang-ruang gelap pembahasan anggaran di DPR. Beri akses yg maksimal kepada partisipasi masyarakat saat pembahasan anggaran di DPR," tegasnya.

Untuk itu, Misbah mengingatkan, masyarakat memilih calon legislatif yang memiliki rekam jejak yang bagus selama di parlemen. Sementara bagi calon yang masih baru, masyarakat harus memperhatikan motivasi maju menjadi wakil rakyat.

"Bila itu calon baru, pilih yang punya semangat dan ide untuk memperjuangkan hak masyarakat atas layanan dasar, komitmen untuk tidak korupsi & siap melakukan pemberantasan korupsi," tutupnya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan gebrakan jika bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai yang dipimpin Grace Natalie ini akan melakukan bersih-bersih anggaran DPR yang berlebihan.

Juru bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.

"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.

Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.