Pemberantasan Korupsi Jadi Salah Satu Indikator Jokowi Gagal atau Berhasil Pimpin RI

Merdeka.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra menegaskan saat ini bukan waktu yang pas untuk mengambil kesimpulan terkait kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk memberikan menilai apakah Jokowi gagal atau sukses memimpin Indonesia.

"Kita harus tunggu 2,5 atau 3 tahun lagi. Ketika presiden Jokowi dan KH Ma'ruf amin menyelesaikan periode keduanya," kata dia dalam diskusi virtual JIB Post bertema 'Benarkah Jokowi Gagal Pimpin Indonesia?', Senin (26/7).

Yang bisa dilakukan saat ini yakni menyampaikan sejumlah indikator yang harus dibenahi Jokowi selama masa jabatan yang tersisa. Jika tidak dibenahi, maka Jokowi berpotensi meninggalkan warisan negatif.

"Indikator yang bisa mengarah pada kegagalan, tapi Jokowi masih punya kesempatan sekitar 2,5 atau 3 tahun lah untuk memperbaiki beberapa hal. yang bisa jadi negative legacy," ujar dia.

Salah satu poin yang dia soroti terkait pemberantasan korupsi yang tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Jokowi. Pemberantasan korupsi, jelas dia, merupakan bagian dari penciptaan tata kelola negara yang baik.

Salah satu contoh tidak kurang optimalnya pemberantasan korupsi, yakni tersandungnya dua Menteri Jokowi pada kasus korupsi. Jokowi, menurut dia, tidak memberikan pernyataan tegas terkait kasus yang menjerat dua anak buahnya.

"Hanya secara normatif saja bilang kita serahkan kepada hukum untuk melakukan tindakan kepada mereka. Saya kira ada tanda-tanda di situ yang mencemaskan. Yang bisa membuat Presiden Jokowi tidak meninggakan positive legacy dalam pemberantasan korupsi," jelas dia.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, maka persoalan dalam pemberantasan korupsi muncul ketika terjadi revisi UU KPK. "Walaupun Jokowi bilang ini akan memperkuat KPK, tapi kita melihat indikasinya tidak menguatkan tapi melemahkan," ungkap dia.

Pelemahan KPK kemudian berlanjut. Terakhir publik dihebohkan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) berujung pemberhentian sejumlah pegawai KPK. Persoalan ini harus segera diatasi agar Jokowi bisa meninggalkan warisan yang baik dalam segi pemberantasan korupsi.

"Kalau Presiden membiarkan kegaduhan mengenai TWK KPK berlanjut, saya kira jangan-jangan nanti dia kehabisan waktu untuk memperbaiki KPK merevitalisasi pemberantasan korupsi. Kalau gagal merevitalisasi maka ujungnya nanti, setelah masa jabatan berakhir ini salah satu bisa menjadi kegagalan presiden jokowi dalam memimpin Indonesia menuju good governance," tandas dia.