'Pembuat isu Jokowi ganti Panglima TNI orang tak cerdas!'
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin angkat bicara terkait isu pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan, pembuat isu tersebut adalah orang yang tidak cerdas dan tidak mengerti. Pensiunan jenderal bintang dua ini sudah yakin kalau itu kabar palsu.
"Pertama yang buat isu pasti tak cerdas. Kan proses pergantian Panglima TNI harus dikirim ke DPR," kata TB Hasanuddin saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (9/11).
Politikus PDIP ini menjelaskan, proses pergantian Panglima TNI harus melewati proses dan mekanisme sesuai undang-undang. Pemerintah berkirim surat kepada DPR soal pemberhentian Panglima TNI dan calon Panglima TNI yang baru.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI? Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang menjabat sejak 2017 sampai 2021.
-
Mengapa Panglima TNI melakukan rotasi jabatan? “Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,“ ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangannya, Minggu (27/8).
"Kemudian dilaksanakan fit and proper tes calon Panglima TNI. Jadi setelah itu disetujui, menyetujui dan mengangkat," jelasnya.
TB Hasanuddin mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan cepat meredam isu ini. Dengan begitu, maka isu pergantian Panglima TNI tidak menjadi liar.
"Kedua, disebutkan calonnya ini, misalnya di situ Panglima TNI ini diganti perwira ini. Calonnya ini harus memenuhi syarat. Syarat UU perwira aktif atau sedang dan pernah menjadi kepala staf. Dua hal itu penting, jadi yang buat isu itu bodo," jelasnya.
Sebelumnya, beredarnya informasi yang menyebutkan rencana Presiden Joko Widodo mencopot Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Jokowi langsung membantah kabar tersebut dan justru memuji sosok Gatot.
"Saya mengajak panglima karena itu (kabar pencopotan panglima TNI) berseliweran informasi-informasi seperti itu. Isu berseliweran kanan-kiri seperti itu sehingga saya tadi mengajak panglima, untuk menyampaikan menegaskan, tidak ada yang namanya penggantian panglima TNI, tidak ada," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11).
Jokowi menginstruksikan langsung Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk menelusuri penyebar informasi bohong tersebut. "Nanti saya perintah ke kapolri, tidak benar. Ini namanya ingin memanaskan suasana," tegasnya. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sosok pengganti Yudo, merupakan Kasad TNI Jenderal Agus Subiyanto yang baru dilantik Rabu pekan lalu.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan agar suara publik harus didengar. Akan tetapi, perihal penunjukan Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPengangkatan Kasad baru tidak perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyinggung soal pencalonan Kasad Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaHasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaTotal ada 256 Pati di lingkungan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
Baca Selengkapnya