Pembunuhan di Papua, Fahri Hamzah Pertanyakan Komitmen Perlindungan dari Negara
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyayangkan tragedi pembunuhan sejumlah pekerja PT Istaka Karta proyek pembangunan jembatan Habema-Mugi yang dilakukan kelompok bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12). Fahri menuntut ketegasan pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur saat ini.
"Ini harus ada penjelasan dan pemerintah harus memberikan penegasan dan perlindungan. Sebab di tengah kita katanya sedang membangun infrastruktur tetapi tiba-tiba tidak ada perlindungan bagi orang yang bekerja," kata Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).
Fahri turut berduka dan mengaku baru menerima gambar-gambar kelompok bersenjata yang melakukan pembunuhan di Papua.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mendorong perlindungan pekerja? Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa pemimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI, sementara T.M. Hassan menjabat sebagai Wakil Ketua.
-
Mengapa Pertamina Hulu Energi fokus pada aspek keselamatan kerja? 'PHE akan terus melaksanakan kinerja unggul dengan mengedepankan aspek safety di setiap lini Pekerjaan yang sesuai dengan good corporate governance,’’ jelas Chalid Said Salim, Direktur Utama PHE.
"Jadi pertama ini adalah pukulan kepada kita yang luar biasa. Karena dalam keadaan kita sedang membangun khususnya di Papua tiba-tiba kejadian ini terjadi," ujarnya.
Dia mengatakan harus menggunakan terminologi pembantaian sebab para pekerja adalah warga sipil tanpa senjata yang sedang membangun untuk kebaikan masyarakat, membangun jembatan yang dapat memperlancar pergerakan masyarakat, dan transportasi umum.
"Kabar ini harus segera direspon pemerintah tentang mengapa bisa ada kelompok bersenjata yang menyergap orang bekerja, bagaimana sistem pengamanan dan sistem operasi intelijen selama ini, karena sangat disayangkan tidak bisa mendeteksi dan memantau adanya pergerakan KKB," paparnya.
Fahri khawatir akibat kejadian ini membuat orang terganggu sehingga tidak ingin bekerja di sana. Bagi iklim investasi, tentu ini tidak baik. Dia mendesak pemerintah memberikan keterangan dan segera mengambil tindakan tegas untuk memberikan penjelasan kepada publik untuk menghadapi masalah ini.
"Sekali lagi ini tragedi pembantaian dan membuat pemerintah harus segera mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap masalah ini," ucapnya.
Diketahui, sebanyak 31 pekerja proyek Istaka Karya yang tengah membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Informasi awal menyebut, mereka dibantai lantaran memfoto kegiatan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) KKB yang diselenggarakan tidak jauh dari lokasi proyek.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan menilai, perlindungan terhadap buruh sangat penting di tengah banyaknya tantangan global saat ini.
Baca SelengkapnyaIa mendoakan agar seluruh pekerja termasuk buruh dapat semakin erat bersatu dan sejahtera.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Baca Selengkapnya. Keberadaan UU itu nantinya akan memberikan ketegasan pada tanah atau hutan adat tersebut agar tak berpindah tangan ke pihak-pihak yang pada akhirnya merugikan
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPraktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaNetty mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya
Baca SelengkapnyaPemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Baca SelengkapnyaIda mengatakan sinergi dan kolaborasi pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia merupakan hal mutlak.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca Selengkapnya