Pemda Defisit Anggaran, 20 Ribu Warga OKU Sumsel Batal Terima Bansos
Merdeka.com - Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan menyatakan sebanyak 20 ribu kepala keluarga di kabupaten itu, batal menerima bantuan sosial berupa sembako akibat pemerintah daerah setempat mengalami defisit anggaran.
Pemda melalui Dinas Sosial setempat terpaksa membatalkan program Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak Covid-19 yang semula dijadwalkan disalurkan di akhir tahun 2021.
"Rencananya penyaluran bantuan dilakukan akhir Desember 2021. Berhubung dana di kas daerah kosong, maka program itu akhirnya dibatalkan," kata Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial OKU, HM Kholik di Baturaja, Jumat (31/12) seperti dikutip Antara.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
Dijelaskan Kholik, program itu rencananya diusulkan lagi pada 2022 dalam bentuk bantuan yang sama yaitu berupa sembako terdiri atas beras, tepung terigu dan gula pasir senilai Rp200 ribu per KK.
Meskipun dibatalkan, lanjut dia, warga OKU yang terdampak Covid-19 tidak perlu berkecil hati karena program pemerintah pusat yakni pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa direalisasikan pada Desember 2021 ini.
"Total warga OKU yang menerima bantuan sosial melalui Program KKS sebanyak 10.600 KPM," jelasnya.
Warga yang menerima KKS ini mendapat voucer senilai Rp200 ribu per orang yang bisa ditukarkan dengan sembako di agen e-Warung yang ada di wilayah masing-masing," ujarnya.
"Penerima KKS dapat mencairkan dana bantuan dalam bentuk sembako sesuai kebutuhan di e-Warung yang telah ditunjuk oleh pihak Bank Mandiri dengan membawa kartu tersebut," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyaluran BLT Mitigasi Pangan tersebut tetap akan disalurkan sekaligus Rp600.000 seperti skema awal.
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, BLT El Nino merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekeringan.
Baca SelengkapnyaFraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaWamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.
Baca Selengkapnya