Pemda Siap Ganti Untung Warga Penemu Barang Sejarah di Tol Malang-Pandaan

Merdeka.com - Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Mojokerto melakukan penelusuran temuan benda sejarah yang saat ini dalam penguasaan masyarakat. Temuan tersebut akan menjadi pendukung dalam menganalisa penggalian atau ekskavasi yang sedang berlangsung di Tol Malang-Pandaan.

"Warga yang menemukan dikumpulkan di Balaidesa Sekarpura, dengan difasilitasi Kepala Desa dan Kepala BPCB untuk membicarakan penemu minta ganti untung berapa," kata Wicaksono Dwi Nugroho, Arkeolog BPCB Jawa Timur selaku Ketua Tim Ekskavasi di lokasi, Desa Sekarpura, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Selasa (12/3).

Kata Wicaksono, benda-benda tersebut akan ditelusuri tentang keterkaitan atau hubungan dengan temuan situs tersebut. Sehingga akan semakin memudahkan dalam menjawab pertanyaan tentang bangunan yang saat ini dalam proses ekskavasi itu.

"Nanti akan menelusuri semua, kita akan mencoba menjawab pertanyaan itu, apakah ada konteks, nanti kita akan jawab setelah bertemu dengan para penemunya," jelasnya.

Sementara terkait proses ganti untung, benda-benda yang ditemukan masyarakat, BPCB akan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi. Karena masing-masing memiliki kelembagaan yang mengurus persoalan cagar budaya, yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Malang dan Dinas Kebudayaan Jawa Timur.

"Dari tiga pihak, siapa yang akan memberi imbalan kompensasi. Nanti barang itu akan disimpan di museum masing-masing. Kabupaten Malang mempunyai Museum Singhasari, Jawa Timur mempunyai Museum Mpu Tantular dan kami BPCB mempunyai Museum Trowulan. Barang tersebut dipastikan terbeli dengan proses bertahap, kita Pusat, Propinsi, Kabupaten," jelasnya.

Nilai ganti untung yang diberikan kepada penemu tergantung jenis barang temuannya. BPCB akan mempertimbangkan tiga hal yakni jeni temuan, standar harga di pasar antik, ditambah nilai sejarah dan nilai kejujuran.

"Nilai ganti untung tergantung temuannya, standar harga di pasar antik, ditambahkan nilai sejarah dan kejujuran," katanya.

Nilai kejujuran artinya tidak menjual barang tersebut ke pasar, tetapi menahan dan melaporkan pada Kepala Desa. Sikap ini dinilai positif sekali demi kepentingan yang lebih besar. Sehingga perlu mendapatkan penghargaan.

"Justru kalau dia sudah menjual biasanya proses pelanggaran. Bukan kompensasi lagi, tapi pelanggaran. Nantinya kita usut, seberapa jauh," terangnya.

Apakah pelaku sudah mengetahui ketentuan undang-undangnya, kalau belum mengetahui tentu mendapat kebijakan penyelesaiannya. Karena itu, BPCB juga menggandeng kepolisian untuk prosesnya. Penyidik didampingi BPCB akan mengkaji motifnya penjualan barang, kalau itu terjadi.