Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemenang Tender Pengadaan Seragam LV Anggota DPRD Ancam Gugat Pemkot Tangerang

Pemenang Tender Pengadaan Seragam LV Anggota DPRD Ancam Gugat Pemkot Tangerang DPRD Kota Tangerang Batalkan Pengadaan Seragam Dinas. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Perusahaan pemenang tender pengadaan seragam dinas DPRD Kota Tangerang, CV Adhi Prima Sentosa melalui kuasa hukumnya, Yanto Irianto mengaku serius, akan menggugat DPRD dan Pemkot Tangerang, secara perdata dan pidana terkait pembatalan lelang pengadaan barang dan jasa seragam anggota DPRD Kota Tangerang, tahun anggaran 2021.

"Penyediaan barang dan jasa yang buat DPR, sekarang yang membatalkan DPRD. Semestinya ranahnya bukan DPRD, harusnya ULP, selaku pengguna anggaran semestinya Sekda atau walikota. Saya akan membuat perlawanan, baik pidana maupun perdata ke PTUN," kata Yanto Irianto dikonfirmasi, Rabu (1/9).

Yanto mengaku sudah mendatangi kantor Pengadilan Negeri Tangerang, untuk meminta pendapat atas rencana laporan pidana dan perdata ke lembaga negara tersebut.

"Kita sharing dulu, masalahnya kita kembalikan ke Pemkot Tangerang, maunya gimana. Kalau mau dibatalkan, mana bukti pembatalannya dari pokja. Bukan ketua DPRD atau DPR," jelas Yanto.

Selaku praktisi hukum, Yanto juga mempertanyakan kapabilitas DPRD Kota Tangerang, selaku pembuat aturan dan undang-undang daerah. Karena melanggar ketentuan dengan membatalkan sepihak lelang pengadaan barang dan jasa seragam anggota DPRD tahun 2021 ini.

"Dewan yang membuat legalitas UU. Kenapa, yang tabrak dia. Itu kan PP dibuat oleh DPR RI. Sekarang yamg membatalkan siapa? Mereka (DPRD). Saya akan gugat ke PTUN, atas gugatan perbuatan melawan hukum. Saya akan membuat laporan pidana tentang IT. Karena telah menyampaikan pembatalan melalui ketua DPRD, itu bukannya ranahnya DPR. Dia yang membuat UU dia, yang nabrak," terang Yanto.

Yanto mengaku juga telah menjalankan mediasi dengan Sekretariat DPRD Kota Tangerang, atas pembatalan sepihak itu. Selanjutnya, jika dari hasil mediasi itu, pihaknya benar-benar akan dirugikan gugatan Pidana perbuatan melawan hukum dan perdata akan dilayangkan.

"Pidananya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan Perdata ke PTUN," jelas Yanto.

Sebelumnya, DPRD Kota Tangerang menyepakati pembatalan pengadaan seragam dinas baru bagi 50 anggota DPRD Kota Tangerang. Anggaran pengadaan seragam dinas DPRD itu mencapai Rp1,2 miliar lebih yang berasal dari APBD tahun anggaran 2021.

Publik menyoroti bahan seragam dinas yang berasal merek ternama Louis Vuitton, Lanificio Di Calvino, Thedoro dan Thomas Crown.

"Dan rapat kita sepakat untuk pengadaan pakaian dinas kita batalkan. Sepakat berdasarkan rapat bersama pimpinan fraksi dan komisi secara politik kita batalkan," tegas Gatot Wibowo di ruang Banmus DPRD Kota Tangerang, Selasa (10/8/2021).

Dia menyebutkan, pengadaan anggaran seragam dinas baru itu merupakan hak dari para anggota wakil rakyat di kota Tangerang. Hak itu rutin diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan, KPK: Dia Deklarasi Dirinya Sebagai Tersangka
Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan, KPK: Dia Deklarasi Dirinya Sebagai Tersangka

Ali menjelaskan proses penetapan tersangka memang belum secara resmi belum diumumkan.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar

Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.

Baca Selengkapnya
Tegas! Panglima TNI Minta Prajurit Geruduk Polrestabes Medan Diusut: Tak Etis
Tegas! Panglima TNI Minta Prajurit Geruduk Polrestabes Medan Diusut: Tak Etis

Polisi mengabulkan penangguhan penahanan terhadap seseorang berinisial ARH.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI: Jangan Terus Tuduh TNI Produk Orde Baru
Panglima TNI: Jangan Terus Tuduh TNI Produk Orde Baru

Jangan selalu menyematkan produk orde baru ke TNI. Karena TNI terbuka, dan tak menutupi segala kasus yang terjadi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: TEGAS! Panglima TNI Yudo Janji Tidak Lindung Kabasarnas Korupsi, Siap Buka-bukaan
VIDEO: TEGAS! Panglima TNI Yudo Janji Tidak Lindung Kabasarnas Korupsi, Siap Buka-bukaan

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan proses peradilan yang melibatkan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi, dilaksanakan terbuka dalam peradilan militer.

Baca Selengkapnya
MKD Sanksi Anggota DPR PDIP Yulius Setiarto Buntut Sebut Polisi Cawe-Cawe Pilkada
MKD Sanksi Anggota DPR PDIP Yulius Setiarto Buntut Sebut Polisi Cawe-Cawe Pilkada

Yulius disanksi karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Geram, Panglima TNI Perintahkan Dua Jenderal Usut Prajurit Datangi Polrestabes Medan
Geram, Panglima TNI Perintahkan Dua Jenderal Usut Prajurit Datangi Polrestabes Medan

Panglima menegaskan, tindakan prajurit TNI di Polrestabes Medan itu tidak mewakili institusi.

Baca Selengkapnya
Tinggalkan Polda Metro Jaya, Mentan Syahrul Yasin Limpo Merapat ke NasDem Tower
Tinggalkan Polda Metro Jaya, Mentan Syahrul Yasin Limpo Merapat ke NasDem Tower

Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama elite partai NasDem bakal memberikan keterangan di gedung NasDem Tower.

Baca Selengkapnya
Babak Baru Kasus Ketua DPC Gerindra Semarang Pukul Kader PDIP, Hasil Visum Diserahkan ke Polisi
Babak Baru Kasus Ketua DPC Gerindra Semarang Pukul Kader PDIP, Hasil Visum Diserahkan ke Polisi

Buntut pemukulan yang dilakukan, ketua DPC Gerindra Semarang dicopot dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Buntut Bawa Puluhan Anggota TNI Geruduk Polrestabes Medan, Mayor Dedi Diperiksa Puspom TNI
Buntut Bawa Puluhan Anggota TNI Geruduk Polrestabes Medan, Mayor Dedi Diperiksa Puspom TNI

Dedi akan menjalani sejumlah pemeriksaan buntut dari perbuatannya yang mendatangi Polrestabes Medan bersama puluhan anggota TNI pada Sabtu (5/8) kemarin.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Baca Selengkapnya
FOTO: PDIP Protes Keras Penganiayaan Terhadap Relawan Ganjar di Boyolali, Minta Diusut Secara Transparan
FOTO: PDIP Protes Keras Penganiayaan Terhadap Relawan Ganjar di Boyolali, Minta Diusut Secara Transparan

PDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.

Baca Selengkapnya