Pemeriksaan di Jalur Perbatasan Yogyakarta akan Diperketat selama Musim Mudik

Merdeka.com - Pemda DIY mengikuti teleconference dengan Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (24/4). Salah satu agenda yang dibahas adalah larangan mudik yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Dishub DIY, Tavip Agus Rayanto menerangkan dari hasil rapat tersebut, Pemda DIY tidak bisa menolak pemudik yang akan masuk ke wilayah DIY. Hal ini disebabkan DIY belum menerapkan PSBB.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona, Pemda DIY akan kerahkan petugas tambahan dan perketat pengawasan jalur perbatasan.

"Beberapa poin yang bisa disampaikan. Pertama, khusus sanksi, termasuk disuruh balik dan sebagainya. Tadi ditekankan oleh Dirjen Perhubungan Darat, itu hanya bisa diberikan kepada yang sudah menerapkan PSBB," ujar Tavip di Kantor Gubernur DIY.

Tavip menerangkan bahwa masih melakukan pendekatan persuasif terhadap para pemudik yang akan masuk wilayah DIY. Meskipun demikian, Tavip menyebut Dishub DIY memiliki protokol ketat terhadap pemudik yang akan masuk.

Dishub DIY mengeluarkan aturan terkait pemudik yang masuk dilarang berboncengan, jumlah isi mobil pribadi dibatasi, hingga maksimal isi bus adalah 50 persen. Para pemudik ini juga diwajibkan membawa surat sehat.

"Poin kedua yang dilarang adalah tidak ada istilah penutupan. Tetapi, yang dilakukan adalah pemeriksaan. Karena, kendaraan angkutan barang atau logistik itu dipastikan harus bisa tetap jalan. Ya, kita memperketat protap pemeriksaan di perbatasan," ungkap Tavip.

Tavip merinci ada tiga titik pintu masuk DIY yaitu di Temon Kulon Progo, dan Prambanan serta Tempel di Sleman. Nantinya tiga pintu masuk ini akan dijaga dengan sistem tiga sif dengan jumlah personel yang ditambah.

Tavip menambahkan, Pemda DIY masih akan terus melakukan kajian terhadap larangan mudik tersebut. Pemda DIY juga masih akan menunggu Keppres dari Presiden Jokowi terkait larangan mudik tersebut.

"Keppresnya hari ini belum selesai. Drafnya sudah ada tapi formalnya belum ditandatangani," ungkap Tavip.