Pemerintah akan Benahi Pendidikan hingga Asrama Mahasiswa Papua di Perantauan
Merdeka.com - Pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap pola pendidikan hingga asrama mahasiswa Papua yang sedang di perantauan. Hal ini untuk menghindari agar tak terjadi lagi penghinaan hingga persekusi kepada mahasiswa Papua.
"Saya sudah lapor pak Presiden (Jokowi), ada strategi khusus untuk menangani masalah Papua , tapi yang lebih khusus untuk menangani masalah mahasiswa. Pola asramanya kita perhatikan, pola hidupnya kita perhatikan, terus pendidikan juga perhatikan," jelas Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8).
"Jadi kejadian ini tidak terulang lagi ke depan. Ini saya laporkan pada pak Presiden," sambungnya.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang dibahas BPH Migas saat berkunjung ke Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas dan anggota Komite BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Dimana KPU Papua Pegunungan rapat pleno? KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua itu mengaku akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat apakah ada yang salah dari pola pembinaan di asrama. Lenis juga akan berkunjung ke Papua dan Papua Barat untuk melihat kondisi terkini di daerah itu.
"Saya belum bisa sampaikan (apakah ada yang salah dari pola asrama). Saya turun di lapangan, pola makan kayak apa, pembinaan kayak apa. Sekarang ini harus dilihat dulu," kata dia.
Menurut dia, kondisi di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan telah kondusif. Lenis pun berharap agar ke depannya tidak ada lagi persekusi terhadap masyarakat Papua.
"Saya minta warga Indonesia tidak ada perbedaan hitam putih, warna. Kita satu. kita anak bangsa yang sama. Wajib kita jaga negeri kita tercinta," ujar Lenis.
Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum. Tak hanya di Manokwari, unjuk rasa juga terjadi di Jayapura.
Kedua aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaAbetnego mengungkapkan saat ini ada sekitar 21.000 anak PMI di kota Kinabalu, Malaysia
Baca SelengkapnyaWempi menegaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan mencari solusi seputar permasalahan yang berkaitan dengan beasiswa SUP.
Baca SelengkapnyaSeusai magang, seluruh peserta akan kembali ke daerah asal untuk mengimplementasi rencana aksi yang telah dibuat pada akhir program.
Baca SelengkapnyaPihak STIP dituntut untuk tetap kooperatif dan transparan terhadap proses penyelidikan.
Baca SelengkapnyaKegiatan Teritorial ini juga merupakan bentuk Darma Bakti TNI guna membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesulitan masyarakat baik fisik & non Fisik.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, ketersediaan rumah dan pekerjaan jadi masalah yang harus segera diatasi di Papua.
Baca SelengkapnyaNamun sekolah berasrama dan pondok pesantren tidak terlepas dari potensi terjadinya perilaku menyimpang oleh pelajar.
Baca SelengkapnyaMenurut La Ode, program pembangunan dari bawah ini sesuai dengan Asta Cita dari kepemimpinan lima tahun ke depan di bawah Prabowo Subianto dan Gibran.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga diminta untuk memastikan bahwa semua perguruan tinggi memenuhi standar.
Baca SelengkapnyaTNI memastikan seluruh sarana dan prasarana untuk prajurit yang bertugas di Papua layak
Baca Selengkapnya