Pemerintah Austalia Keberatan Soal Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Ini Kata Ma'ruf

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang membebaskan narapidana teroris Abu Bakar Ba'asyir. Dia mengaku tidak khawatir kebijakan ini mengganggu hubungan dengan pemerintah luar negeri.

Hal ini menyikapi sikap pemerintah Australia yang keberatan dengan keputusan Presiden Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar B'asyir karena pertimbangan kemanusiaan, mengingat kondisinya sudah tua dan sakit-sakitan.

Dia beralasan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan punya kebijakan masing-masing. Pihak asing tidak berhak mengintervensi keputusan kepala negara lain.

"Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan. Dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu," katanya usai menghadiri deklarasi dukungan relawan dan masyarakat Desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (20/1).

Untuk itu, menurutnya, pihak negara lain harus menerima keputusan itu. Maruf pun menganggap hal ini tidak akan berpengaruh besar kepada hubungan antar negara.

"Enggak, kita masing-masing punya kedaulatan," jelasnya.

Abu Bakar Ba'asyir sendiri divonis Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2011) dengan hukuman 15 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Ba'asyir dijatuhi hukuman seumur hidup.

Keputusan Jokowi mendapat respon Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang merasa keberatan dengan pembebasan Abu Bakar Baasyir. Ia mengaku telah melakukan kontak dengan pemerintah Indonesia.

"Posisi Australia tentang masalah ini tidak berubah, kami selalu menyatakan keberatan yang paling dalam," katanya mengutip Reuters.

Pada tahun lalu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menegaskan, orang Australia mengharapkan keadilan. "Abu Bakar Ba'asyir seharusnya tidak pernah boleh menghasut orang lain untuk melakukan serangan lain di masa depan terhadap warga sipil tak berdosa," katanya.

Sebelumnya, Jokowi memberikan kebebasan kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dengan alasan kemanusiaan. Meski demikian, Ba'asyir menolak untuk menandatangani surat pernyataan untuk setia pada Pancasila dan NKRI sebagai salah satu persyaratan kebebasan.

Kuasa hukum Presiden Jokowi, Yusril Ihza Mahendra mengungkap alasan penolakan Ba'asyir meneken surat tersebut karena kepercayaan dan pendirian Ba'asyir hanya untuk hal diyakininya dalam agama Islam.

"Pak Yusril kalau suruh tanda tangan itu saya tak mau bebas bersyarat, karena saya hanya patuh dan menyembah-Nya, inilah jalan yang datang dari Tuhan mu," kata Yusril menirukan perkataan Ba'asyir saat di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.