Pemerintah Bantah Keruk Kekayaan Papua: Keluar Rp46,1 T, Pendapatan Rp12,6T

Merdeka.com - Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis jika banyak pihak yang menyebutkan pemerintah mengambil kekayaan Papua dan Papua Barat. Justru, kata Mahfud, pengeluaran yang dikeluarkan untuk dua daerah tersebut lebih besar ketimbang pendapatannya. Data tersebut diungkap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sering orang menggunjingkan pajak Papua kaya. Direkrut hartanya untuk keperluan negara, Papua miskin, tidak kebagian. Itu tidak benar, karena itu datanya, dari Menkeu yang terakhir, disampaikan di rapat kabinet," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).

Dia membeberkan untuk Papua, pemerintah telah keluarkan uang Rp46 Triliun. Sedangkan pendapatannya hanya Rp 12 Triliun.

"Pendapatan dari Papua itu, dari pajak Bea Cukai dan sebagainya baik perusahaan Papua yang beroperasi di Jakarta maupun beroperasi di Papua sendiri, itu pendapatannya sebesar Rp12,6 T. Belanjanya adalah Rp 46,1 T, itu Papua. Jadi Rp12 T berbanding Rp46 T," bebernya.

Sementara itu, di Papua Barat, pemerintah kata Mahfud, harus mengeluarkan anggaran Rp19,2 triliun. Sedangkan pendapatannya hanya Rp5,5 triliun.

"Papua Barat berapa pendapatannya? 5,5 T. Itu pendapatan dari pajak dan bea cukai Papua Barat. Sedangkan belanjanya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di sana itu Rp19,2 T. Itu saudara kebijakan umum," ungkapnya.

Sebab itu, dia mengatakan, pemerintah saat ini tetap melakukan pendekatan kesejahteraan. Sehingga membuat masyarakat lebih damai.

"Itu saudara kebijakan umum, pemerintah tetap melakukan kebijakan kesejahteraan, damai tanpa kekerasan dan tanpa bedil/senjata. Itu prinsip dasarnya," katanya.