Pemerintah Belum Siap Buka Kembali Pariwisata di Bali

Merdeka.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pariwisata Bali belum dapat dibuka di tengah masa transisi Covid-19. Doni mengatakan, hasil koordinasi dengan Gubernur Bali dan pejabat lainnya disarankan agar pariwisata Bali tak dibuka.

"Hasil pembicaraan dengan sejumlah pejabat termasuk dengan Gubernur Bali, mereka berharap untuk daerah-daerah seperti bali jangan dulu. Kami mengikuti," kata Doni saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (17/6).

Doni mengakui, pemerintah memiliki rencana untuk membuka kembali pariwisata Bali dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi, kesiapannya tidak cukup. Sebab perlu screening ketat di pelabuhan dan bandara dengan alat PCR yang lebih banyak untuk memantau kesehatan turis yang tiba di Bali.

"Tapi itu pun tidak cukup, perlu dibangun atau dilengkapi pelabuhan dan bandara dengan mesin PCR yang lebih banyak lagi," ujarnya.

Selain Bali, daerah Bintan, Kepulauan Riau, Pemprovnya menyiapkan membuka kembali pariwisata. Pemprov, kata Doni, mengungkap bakal ada turis dari kawasan Asia Tenggara yang akan datang. Namun, Gugus Tugas belum membolehkan.

"Tapi karena ini belum siap, belum diizinkan. Semuanya tentu melalui sebuah proses yang perlu kehati-hatian," kata Doni.

Rencana Buka Pariwisata Risiko Rendah

Doni menuturkan, sudah ada rencana membuka pariwisata yang berisiko rendah. Wisata itu misalnya wisata alam yang dianggap tidak menimbulkan kerumunan massa. Serta, Gugus Tugas memberikan syarat kesiapan pemerintah daerah dan pengelola pariwisata alam tersebut.

"Itu pun baru boleh dimulai setelah ada izin dari kementerian terkait. Apa saja? terutama wisata alam, wisata yang tidak menimbulkan kerumunan, wisata yang sifatnya lebih pada pendekatan terhadap ekosistem," kata Doni.

Doni mengatakan, sudah ada beberapa daerah yang disiapkan. Namun, dia tak buru-buru membeberkan daerah mana saja. Doni hanya menyebut akan membuka pariwisata pegunungan dan taman nasional.

"Tetapi sekali lagi bapak ibu pimpinan, kami tetap harus berhati-hati karena tidak ingin kedatangan sejumlah pihak tidak mendapatkan suatu cara penanganan yang baik," ucapnya.