Follow
Pemerintah belum teken kontrak alutsista dengan Jerman
Merdeka.com - Proyek pengadaan alutsista yang rencananya akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dengan Jerman hingga saat ini belum terjadi. Ini karena pembahasan kontrak tersebut masih berada dalam pembicaraan antara TNI AD, Mabes TNI dan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (TKP3BJ).
"Belum sampai ke meja saya. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh AD, Mabes TNI dan, TKP3BJ. Kalau ketiganya sudah setuju, kemudian ada perbedaan pendapat, tidak akan saya tanda tangani," ujar Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, usai memimpin serah terima jabatan Eselon I di Gedung Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/8).
Selanjutnya, Purnomo menambahkan, dia belum dapat memastikan kapan kontrak tersebut akan diteken. Menurutnya, mekanisme pembahasan kontrak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tiga tim ini.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa pembelian Sukhoi SU-35 dibatalkan? Rencana awal pembelian Sukhoi dari Rusia SU-35 batal dilakukan karena terkendala ancaman sanksi CAATSA dan OFAC List dari Amerika Serikat.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kenapa TNI AU beli Sukhoi? Indonesia Juga menjadi Salah Satu Negara Pengguna Sukhoi Su-27 TNI AU memiliki 16 Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK2 yang memperkuat Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin.
-
Apa yang menjadi alasan penolakan Tapera? Bagi para buruh, adanya Tapera sangat memberatkan mereka. Di sisi lain, hasil penghimpunan dana dinilai tidak akan cukup untuk membeli rumah. Selain itu pengawasan pemerintah terhadap program Tapera juga dinilai lemah.
"Tergantung mereka, kapan bisa serahkan ke saya. Jadi, sampai sekarang belum ada kontrak dengan Jerman karena belum sampai ke saya," kata Purnomo.
Sebelumnya, pemerintah berencana akan membeli beberapa alutsista berupa tank Leopard pabrikan Jerman. Rencana pembelian tersebut sempat mendapat penolakan dari Komisi I DPR disebabkan anggaran yang digunakan dinilai terlalu tinggi. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.
Baca Selengkapnya
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.
Baca Selengkapnya
Thomas Lembong menyinggung soal kenaikan anggaran pengadanaan alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Baca Selengkapnya
Debat Capres-Cawapres ketiga digelar dengan tema berbeda pada Minggu, 7 Januari 2024
Baca Selengkapnya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
Anggota Panja BPIH, John Kenedy Azis menilai kenaikan menjadi Rp105 juta terlalu besar.
Baca Selengkapnya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan menyentil Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista bekas senilai Rp700 tahun.
Baca Selengkapnya
Pembahasan penting Jokowi dan Prabowo terkait kenaikan anggaran Kemenhan di 2024.
Baca Selengkapnya