Follow
Pemerintah berharap DPR segera rampungkan RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah sangat berharap agar DPR dapat sesegera mungkin merampungkan RUU Tax Amnesty. Pramono menjelaskan keinginan pemerintah tersebut didasari atas beberapa faktor.
"Pemerintah secara sungguh-sungguh mengharap RUU Tax Amnesty ini bisa segera diselesaikan. Karena bagaimanapun dalam kondisi turbulensi ekonomi dunia dan juga kita melihat defisit anggaran kita bisa kemungkinan terjadi, maka harapannya RUU tax amnesty ini bisa diselesaikan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/2).
Pramono meyakini, Tax Amnesty bertujuan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Terutama untuk menyehatkan keuangan negara yang nantinya akan diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.
-
Bagaimana dampak turbulensi? Turbulensi sendiri dapat dirasakan sebagai guncangan pada tubuh pesawat dan bisa memicu penumpang terluka hingga korban jiwa. Dampaknya juga bisa mencakup kerusakan pesawat hingga kecelakaan fatal.
-
Kenapa keuangan seseorang bisa memburuk? Kebiasaan yang tidak baik ini tidak hanya menghambat kesuksesan finansial, tetapi juga dapat memperburuk keadaan keuangan individu.
-
Mengapa banyak perusahaan global terancam bangkrut? Banyak tanda menunjukkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan global, terutama karena krisis utang dan kenaikan biaya pinjaman yang menjadi isyarat 'kiamat' baru bagi korporasi di seluruh dunia.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Apa saja bencana yang mungkin terjadi? Adapun kejadian itu berdampak pada munculnya longsor, guguran bebatuan atau erosi tanah dalam skala menengah, lalu peningkatan volume air sungai dan timbulnya banjir.
-
Bagaimana kondisi ekonomi buruk bisa picu pelanggaran HAM? Kondisi ekonomi yang tak baik pada seseorang juga dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM. Seseorang dengan kondisi keuangan yang buruk, cenderung dapat berpotensi untuk melakukan perbuatan keji terhadap orang lain.
Dia pula meyakini DPR memiliki tujuan yang sama, sehingga ada baiknya DPR tak perlu lama-lama dalam mengesahkan RUU Tax Amnesty menjadi Undang-Undang.
"Kami meyakini ada maksud baik dari semuanya toh ini bukan kepentingan orang per orang ini untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan, kepentingan budget kita agar lebih sehat, ada ruang untuk melakukan pembangunan seperti yang diharapkan Presiden," ujarnya.
Seperti diketahui, setelah gagal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, ide Tax Amnesty atau pengampunan pajak kembali diajukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca Selengkapnya
Banggar DPR RI meyakini pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya
Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca Selengkapnya
Inflasi di AS pada bulan Juni menunjukkan penurunan di angka 3 persen, didorong oleh menurunnya tekanan harga energi dan sektor perumahan.
Baca Selengkapnya
Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya
Proyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.
Baca Selengkapnya
Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca Selengkapnya