Pemerintah dan Apkasindo Kejar Target Peremajaan 180 Ribu Hektare Perkebunan Sawit

Merdeka.com - Untuk mencapai target peremajaan sawit rakyat seluas 180 ribu hektare di tahun ini, berbagai percepatan dilakukan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan. Salah satunya adalah kolaborasi BUMN, Lembaga Riset dan organisasi petani sawit Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia). Seperti yang dilakukan Riset Perkebunan Nusantara (RPN) bekerja sama dengan Apkasindo, PTPN V, Pemkab Siak dan PPKS Medan di Kabupaten Siak.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting yang berstandar Good Agriculture Practices (GAP) diluncurkan di Kampung Sialang Sakti, Kabupaten Siak. Program PSR Pola GAP ini merupakan terobosan strategis dan berkonsep berkesinambungan (sustainable).

Hadir dalam peresmian ini yaitu Deputi Menko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Gubernur Riau H Syamsuar, Dirut PT RPN Dr Teguh Wahyudi, Bupati Siak Alfedri, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Dirut PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Direktur PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) David.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Riset Perkebunan Nusantara yang memilih Gapoktan Manunggal Sakti sebagai lokasi kebun demplot, untuk kepentingan pendampingan kebun peserta PSR," ujar Deputi Menko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Senin (14/10).

Musdhalifah mengatakan keberhasilan PSR membutuhkan kerja sama kemitraan antara pekebun dengan pelaku usaha perkebunan sawit serta lembaga penelitian.

"Itu bertujuan pendampingan dan dukungan Iptek pekebun terkait pelaksanaan GAP, benih unggul, dan teknologi budidaya sawit," lanjutnya.

Gubernur Syamsuar juga memberikan apresiasi PT RPN dan berbagai pihak yang membantu pelaksanaan PSR berstandar GAP di Siak. Sebab, kelapa sawit menjadi komoditas andalan masyarakat dan perekonomian Riau. Gapoktan Manunggal Sakti mendapatkan dana PSR dari BPDPKS sebesar Rp 3,15 miliar untuk lahan seluas 126 hektare.

"Implementasi GAP sesuai dengan RPJMD provinsi yang memasukkan kriteria wawasan lingkungan di dalamnya. Konsep Riau Hijau menjadi upaya mengurangi kebakaran lahan dan mematuhi kebijakan moratorium gambut pemerintah pusat serta pertanian akrab lingkungan," kata Syamsuar.

Dia berharap penanaman sawit ini dapat menjadi momentum dan sekaligus terobosan untuk percepatan PSR yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pemanfaatan sela tanaman sawit muda dapat juga dilakukan dengan penanaman tanaman hortikultura dan tanaman pangan seperti jagung, semangka, cabai dan lain-lain," terang Syamsuar.

Dirut PT RPN Teguh Wahyudi menuturkan tujuan pembangunan kebun sawit sesuai prinsip GAP untuk dijadikan percontohan di beberapa tempat, terutama di wilayah sentra produksi perkebunan sawit seperti Riau. Secara berkala kebun demplot tersebut akan dievaluasi khususnya pelaksanaan GAP.

"Kami bisa membantu bimbingan dan pelatihan kepada kelompok tani di wilayah kebun tersebut, bimbingan dan pendampingan ini secara totalitas dari berbagai aspek agronomis kelapa sawit," ujar Teguh.

Sementara itu, Bupati Siak Alfedri mengharapkan peremajaan sawit rakyat dapat membantu mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Terutama peningkatan kesejahteraan dan produktivitas kebun petani.

"Luas kebun sawit rakyat yang harus diremajakan di Siak mencapai 22 ribu hektare. Sepanjangan tiga tahun terakhir, baru terealisasi 1.217 hektare, memang masih minim. Tapi kami yakin dengan penerapan pola ini akan semakin memicu percepatan PSR di Siak," ujar Alfedri.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat mengapresiasi launching kebun demplot tersebut. Karena selama ini PSR dikerjakan melalui standar operasional masing-masing kelompok tani atau KUD.

"Ini merupakan petani swadaya, sehingga sangat penting standar baku agronomis untuk pelaksanaan PSR," kata Gulat.

Setelah pembuatan kebun ini, petani peserta PSR dapat mengikuti dan mempelajari SOP yang dijalankan di dalamnya.

"Kita berharap Gapoktan ini juga sejak dini sudah mempersiapkan diri untuk administrasi pengajuan sertifikat ISPO, dan berharap RPN juga melakukan pendampingan sampai pengajuan sertifikat ISPO," jelasnya.

Setelah launching ini, DPP Apkasindo berharap kepada RPN supaya pendampingan kebun berstandar GAP juga dikembangkan dan dilakukan di 21 Provinsi DPW Apkasindo lainnya.

"Petani sawit sangat menginginkan pendampingan seperti ini supaya kebun sawitnya lebih yakin akan keberhasilannya," imbuhnya.

Ari Ramlan, Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Pelalawan mengatakan pola seperti ini sangat dibutuhkan petani, terkhusus petani swadaya. Sisa lahan dari Gapoktan Manunggal ini diharapkan akan dapat segera dilakukan PSR, sehingga selisih umur tahap I ini tidak jauh dari tahap berikutnya.

"Kami sangat bangga melihat kekompakan dari semua stakeholders dalam percepatan PSR ini khususnya di Kabupaten Siak," ucapnya.