Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada Serentak Perlu Bahas Protokol Pelaksanaan

Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada Serentak Perlu Bahas Protokol Pelaksanaan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, perlu ada pembicaraan lebih jauh terkait protokol pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah yang harus dilakukan guna memastikan kesiapan daerah untuk melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu diperlukan kerjasama dari semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Juga pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dari sisi penanganan Covid-19.

"Tentang kesiapan pelaksanaan setiap zona, tentunya perlu ada pertemuan lagi secara teknis antara pihak KPU, Bawaslu dan juga Kementerian Kesehatan bersama dengan Kemendagri dan gugus tugas," kata dia, dalam rapat dengan Komisi II, Kamis (11/6).

Menurut dia, protokol pelaksanaan Pilkada serentak bisa saja bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sebab berkaitan pada level penyebaran Covid-19 masing-masing daerah.

Pihak-pihak yang dia sebutkan tadi, nantinya akan merumuskan protokol pelaksanaan Pilkada serentak di tiap daerah berdasarkan tingkat risiko Covid-19 di daerah tersebut. "Bagaimana protokol di zona merah, bagaimana protokol di zona oranye, bagaimana protokol di zona kuning dan juga di zona hijau," ungkap dia.

Agar Tetap Berjalan

Dengan demikian, tahapan pilkada serentak dapat tetap dijalankan sembari tetap mengedepankan pentingnya kesehatan dan keselamatan masyarakat maupun petugas penyelenggara pemilu.

"Tentunya tidak mungkin kami sendirian, perlu adanya kesepakatan, adanya kemufakatan dalam merumuskan protokol di tiap-tiap zona tersebut supaya segala hal yang kaitannya dengan risiko betul betul kita optimalkan, tidak boleh ada risiko sekecil apapun. Ini yang menjadi tugas kami untuk memastikan," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa sampai sekarang masih terdapat 92 Kabupaten/Kota yang belum terdampak. Daerah tersebut sebagian besar merupakan daerah yang jaraknya relatif lebih jauh dari pusat ibu kota provinsi. Sebagian daerah berada di wilayah kepulauan.

Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa perkembangan Covid-19 amat dinamis. Level risiko setiap daerah bisa berubah dengan cepat. "Perkembangan sangat dinamis. Bisa saja dalam waktu yang tidak lama daerah yang zona hijau ini akan berubah menjadi kuning. Kemudian kita lihat dalam waktu satu minggu terakhir ada juga daerah yang tadinya oranye menjadi kuning," ujar dia.

Data-data ini, harus menjadi navigasi bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2020. "Karenanya data-data ini menjadi navigasi bagi kita semua termasuk bagi penyelenggara sehingga seluruh kegiatan harus berorientasi pada tingkat ancaman," katanya.

"Kalau ancamannya rendah, warna hijau maka aktivitas bisa lebih longgar walaupun kita tetap memperhatikan faktor kehati-hatian. mengingat daerah-daerah hijau ini pun sebenarnya belum tentu 100 persen aman. Karena di sekitarnya terdapat daerah-daerah yang zona nya kuning oranye bahkan juga merah," tandas Doni.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perbedaan Pilkada dan Pemilu di Indonesia, Ketahui Posisi dan Skala Wilayahnya
Perbedaan Pilkada dan Pemilu di Indonesia, Ketahui Posisi dan Skala Wilayahnya

Pilkada dan Pemilu serentak memiliki beberapa perbedaan mendasar.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko

"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK

Pesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Minta TNI, Polri dan BIN Harus Sakti Petakan Wilayah Potensi Konflik di Pilkada
Menko Hadi Minta TNI, Polri dan BIN Harus Sakti Petakan Wilayah Potensi Konflik di Pilkada

Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.

Baca Selengkapnya
Pilkada Terakhir Tahun Berapa? Berikut Fakta-faktanya
Pilkada Terakhir Tahun Berapa? Berikut Fakta-faktanya

Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.

Baca Selengkapnya
Mendagri Nilai Pilkada 2024 jadi Sejarah Baru Pemilu di Indonesia, Apa Alasannya?
Mendagri Nilai Pilkada 2024 jadi Sejarah Baru Pemilu di Indonesia, Apa Alasannya?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim pelaksanaan Pilkada 2024 mengukir sejarah baru dalam Pemilu di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah, Ketahui Pengertian dan Sistem Pelaksanaannya
Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah, Ketahui Pengertian dan Sistem Pelaksanaannya

Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada dilakukan untuk memilih wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
PKPU Tahapan Pilkada 2024, Lengkap Beserta Jadwal Pemilihannya
PKPU Tahapan Pilkada 2024, Lengkap Beserta Jadwal Pemilihannya

Pilkada ini menjadi momen krusial bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan dan kebijakan di daerah masing-masing.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal Tito Singgung Janji Paslon Pilkada
VIDEO: Jenderal Tito Singgung Janji Paslon Pilkada "Mantap, Kau Langsung Didemo Rakyat"

Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis

Baca Selengkapnya
Dasar Hukum Pilkada Serentak 2024, Perlu Diketahui
Dasar Hukum Pilkada Serentak 2024, Perlu Diketahui

Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia yang akan menentukan arah kepemimpinan di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
KPU Bakal Batasi Biaya Kampanye Paslon di Pilkada Serentak 2024
KPU Bakal Batasi Biaya Kampanye Paslon di Pilkada Serentak 2024

Pembatasan dana kampanye guna memastikan agar tidak berlebihan.

Baca Selengkapnya
KPU: Debat Pilkada 2024 Dilaksanakan Maksimal Tiga Kali
KPU: Debat Pilkada 2024 Dilaksanakan Maksimal Tiga Kali

pelaksanaan debat untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sepenuhnya akan diatur oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Baca Selengkapnya