Pemerintah Dianggap Tak Konsisten, Saat Kasus Covid Naik Vaksin Justru Berbayar

Merdeka.com - Layanan vaksinasi berbayar bagi individu menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha, yang merasa pemerintah tidak konsisten di saat masa darurat Covid-19 malah mencanangkan vaksinasi berbayar.

Padahal, kata dia, vaksin Covid-19 di Indonesia yang menggunakan dasar izin penggunaan darurat yang dikeluarkan BPOM. Sudah seharusnya dirancang untuk kegentingan yang secepatnya segera digelontorkan vaksinasi massal.

"Menjadi aneh bahwa dalam situasi darurat yang bahkan kian memburuk seperti sekarang ini, Pemerintah justru memakai mindset non-kedaruratan dengan melakukan komersialisasi vaksin melalui apotek tertentu," kata Abdul dalam keterangannya, Senin (12/7).

"Ketika target satu juta orang divaksin per harinya masih belum tercapai, termasuk akibat keterbatasan pasokan vaksin, sungguh aneh bahwa sebagian vaksin justru dialokasikan tidak untuk mencapai target itu," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah meniru negara Filipina yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19 dan memperlakukan perdagangan vaksin sebagai perbuatan ilegal. Bahkan pelakunya dijatuhi hukuman.

Dia menilai dalam situasi genting seperti sekarang, pemerintah ternyata belum siap membangun safeguard untuk menangkal perdagangan gelap vaksin dan penjualan vaksin palsu. Mengingat berbagai perlengkapan dan peralatan untuk penanganan Covid-19 ternyata sudah dipalsukan dan beredar di masyarakat.

Antara lain, masker bekas pakai, oximeter palsu, dan sertifikat palsu. Jika nantinya terbukti vaksin palsu dan lain-lain, maka semakin nyata bahwa inisiatif perekonomian lewat perdagangan vaksin justru mendatangkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang luar biasa peliknya.

Lebih jauh, dia juga mempertanyakan terkait sistem prioritas pemberian vaksin apakah masih bisa berlanjut. Lantaran, dulu yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan dan petugas layanan publik, lalu manula. Prioritas berikutnya orang dengan gangguan jiwa, saya tak menangkap informasi tentang prioritas-prioritas berikutnya.

"Dalam konteks itulah, saya memandang perdagangan vaksin via apotek semakin kuat mengindikasikan bahwa Pemerintah sendiri kini justru abai terhadap sistem prioritas yang pernah dibangunnya sendiri. Untuk mengujinya gampang: Coba sajikan data, berapa persen orang-orang dari kelompok prioritas yang telah divaksin. Lalu tanyakan ke Pemerintah, bagaimana komersialisasi vaksin bisa mempercepat tuntasnya vaksinasi bagi seluruh anggota kelompok-kelompok prioritas tersebut," katanya.

Kimia Farma Tunda Peluncuran Vaksinasi Berbayar

Sebelumnya, Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Sedianya, layanan vaksinasi berbayar ini akan dimulai pada hari ini 12 Juli 2021.

Kepastian penundaan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno dalam pesan singkat kepada Liputan6.com.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata dia, Senin (12/7/2021).

Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal ( herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tutupnya.

Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra memastikan telah mengamankan Vaksin Sinopharm untuk mendukung program vaksinasi gotong royong untuk individu atau vaksinasi berbayar. Jumlah yang disiapkan mencapai 1,5 juta dosis yang telah datang dalam dua tahap yakni tahap pertama 500 ribu dosis dan tahap kedua 1 juta dosis.

"Jadi total 1,5 juta vaksin," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (11/7).

Kimia Farma Diagnostika tengah menyiapkan fasilitas pelayanan vaksinasi berbayar di delapan klinik secara bertahap. Adapun masing-masing klinik diberi jatah 5 ribu dosis vaksin.

"Jadi total ada 8 titik masing-masing kita siapkan 5 ribu dosis untuk sambil melihat kesiapan ataupun animo demand daripada masyarakat," jelas dia.

Kimia Farma juga akan berencana memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu tersebut dengan tidak hanya di klinik saja. Tetapi beberapa tempat strategis seperti bandara juga akan disiapkan.