Pemerintah didesak perhatikan kompensasi korban aksi terorisme

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono menegaskan kompensasi yang akan diberikan kepada korban tindak pidana terorisme tidak perlu melalui mekanisme pengadilan. Di mana berdasarkan Pasal 38 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.

"Ini menurut kita enggak perlu pakai mekanisme pengadilan. Langsung saja diberikan dari Menteri Keuangan (Menkeu) yang bertanggungjawab kan Menkeu. Karena ini yang jadi masalah seperti kasus kemarin (teror Bom Sarinah) kompensasinya enggak ada," ungkap Supriyadi dalam diskusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang membahas rencana Perpu Terorisme di Hotel Morissey Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (8/3).

Dari Pasal 38 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, Supriyadi menilai terlalu membutuhkan proses panjang dengan menggelar perkara untuk membuktikan bahwa pelaku terbukti bersalah dan dilanjutkan dengan putusan pengadilan. Apabila demikian, kompensasi yang akan dikucurkan Menkeu harus menunggu keputusan pengadilan sementara korban membutuhkan bantuan tersebut dalam waktu cepat.

"Ini yang paling krusial karena semua pihak menunggu siapa yang bertanggungjawab atas pembiayaan darurat medis, siapa yang memegang mandat tupoksi dan penanganan korban. Jadi enggak ada yang mengeksekusi sehingga korban terlunta-lunta," sambungnya.

Supriyadi mengambil contoh, kasus ledakan di kawasan Thamrin, pada pertengahan Januari lalu. Dalam kasus tersebut, tidak ada satu pun pelaku yang sampai di meja pengadilan lantaran seluruhnya tewas di tempat kejadian perkara (TKP). Bercermin dari kasus ini, tentu para korban tidak bisa mengajukan kompensasi berdasarkan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

"Memang ada yang masuk pengadilan pelaku bom Sarinah? Mati semua kan? Emang ada yang disidik? Kan belum tentu ke pengadilan. Tapi tanpa ada prosedur pengadilan korban enggak mungkin mengajukan kompensasi," ujar dia.

Padahal, lanjut dia, kompensasi merupakan solusi agar para korban bisa selamat dari penderitaan yang entah luka ringan, luka berat dan sebagainya. "Sekarang bantuan medis enggak jelas, kompensasi enggak jelas kapan keluarnya, restitusi udah pasti enggak kerena restitusi kan pelaku. Siapa pelaku yang bayar, yang jadi nestapa adalah korban," kata Supriyadi.