Pemerintah Diingatkan Jangan Ada WNI Tertinggal Saat Dievakuasi dari China
Merdeka.com - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Wuhan, China. Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengingatkan agar tidak ada satupun WNI yang tertinggal karena masalah teknis. Sehingga diperlukan pengumuman menyeluruh agar WNI di China mengetahuinya.
"Perwakilan RI di China harus mengumumkan proses evakuasi ini agar tidak ada satupun WNI yang tertinggal karena problem teknis pendataan," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1).
Politikus Nasdem ini berharap proses evakuasi berjalan lancar dan tak menimbulkan kepanikan di daerah asal masing-masing.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Siapa yang mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Harapannya, semua tahapan rencana evakuasi nanti, mulai dari pendataan, identifikasi titik-titik penjemputan, pemberangkatan, pemeriksaan, karantina, hingga dipulangkan ke domisili masing-masing, dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kepanikan di lingkungan masing-masing," ujar Willy.
Dia mengingatkan pemerintah agar menjalankan koordinasi dengan matang. Bisa oleh BNPB, TNI atau lembaga manapun. Willy mengingatkan, semua langkah harus terpimpin, terorganisir dan terkelola dengan baik.
"Anggaran kedaruratan bisa digunakan oleh tim evakuasi untuk menyokong aktivitasnya. DPR akan mendukung dan memastikan proses evakuasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah ke depannya," ucapnya.
Selain itu, Willy mengingatkan pemerintah harus memantau keadaan di Wuhan. Dia meminta pemerintah menjamin para WNI yang dievakuasi ini. WNI yang dievakuasi ini pada dasarnya adalah WNI yang juga memiliki aktivitas penghidupan rutin di sana.
"Ada yang mahasiswa, pengusaha, dan lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa mereka yang di evakuasi nantinya dapat kembali dan dijamin oleh negara," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban Topan Yagi
Baca SelengkapnyaJika juga tak terdaftar, para WNI diminta untuk mendaftar melalui situs ppln.co.id.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaMenteri PDIP dan PKB Tak Hadir Bukber di Istana, Menkominfo Budi Arie: Jangan Didramatisir
Baca Selengkapnya