Follow
Pemerintah Diminta Evaluasi Efektivitas PPKM Darurat Sebelum Putuskan Diperpanjang
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah memastikan efektivitas PPKM Darurat bila diputuskan akan diperpanjang. Ia memberikan beberapa catatan terhadap pemerintah.
"Jika PPKM Darurat diperpanjang maka kondisi rakyat di bawah akan semakin sulit. Tetapi saya memahami kepentingan PPKM ini diperpanjang. Karena itu pemerintah harus memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (14/7).
Pemerintah perlu memikirkan para pedagang, misalnya pedagang kaki lima yang terdampak. Perlu ada solusi.
-
Kenapa Kemendag memastikan keberadaan prasarana perdagangan? 'Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti,' terang Wamendag Jerry.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Mengapa Kemendag fokus pada UMKM? “Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM.
-
Bagaimana pedagang memenuhi permintaan pisang? Untuk memenuhi banyaknya permintaan, sejumlah pedagang mendatangkan pisang dari berbagai daerah.
-
Kenapa polisi China mengusur pedagang? Dia diberi imbauan agar tak berjualan di lokasi. Sebab, hal tersebut diungkap sang polisi dapat memicu kecelakaan bagi diri sendiri dan pengguna jalan raya lainnya. 'Anda tidak bisa berjualan semangka di sini. Ini bisa mengganggu lalu lintas,' terangnya.
Serta, celah yang sering kali ditempuh masyarakat tidak taat perlu diperhatikan. Pemerintah harus bersikap tegas dan terukur.
"Pemerintah harus benar-benar tegas dan terukur," kata Nurhadi
Anggota DPR RI Fraksi NasDem ini mengatakan, pemerintah perlu memastikan skenario perlindungan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan harus memadai supaya efektif menekan kematian akibat Covid-19.
"Jika benar benar harus diperpanjang maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian," ujarnya.
Nurhadi mengingatkan pemerintah harus mengevaluasi dulu beberapa pekan penerapan PPKM Darurat. Sejauh mana kebijakan ini efektivitas menekan mobilitas masyarakat dan laju penyebaran Covid-19. Dampak terhadap ekonomi karena penerapan PPKM Darurat ini. Serta, evaluasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
"Dilihat dulu perkembangan penerapan PPKM darurat ini, dievaluasi sejauh mana praktiknya, sudah efektif kah menekan mobilitas masyarakat? Sudah bisakah mengurangi kasus positif Covid-19? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya PPKM khususnya di bidang ekonomi? Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak? Jangan sampai dengan adanya PPKM, masyarakat malah tidak bisa makan," ujarnya.
"Setidaknya hal-hal demikian perlu dipertimbangkan lebih serius terlebih dahulu meski niatan utama adalah untuk keselamatan jiwa manusia," pungkasnya.
Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wacana pengenaan cukai bagi pedagang makanan hanya menambah beban.
Baca Selengkapnya
Deretan lapak kaki lima berjejer sepanjang jalan kurang lebih 500 meter
Baca Selengkapnya
Kericuhan yang diwarnai aksi pembakaran ban dan kayu sempat berlangsung mencekam.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun bertanya soal nasib pedagang sepatu Cihampeas di Bandung kepada Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
Penertiban tahap dua ini total ada 196 bangunan yang ditargetkan. Dari jumlah tersebut, 96 bangunan sudah dibongkar sendiri oleh pedagang.
Baca Selengkapnya
Seorang pedagang kecil ngamuk saat dapat surat pajak dari pemerintah sementara dagangannya sepi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah seharusnya sudah melakukan antisipasi dini sejak lama dalam belanja online.
Baca Selengkapnya
Keluhan itu pun menjadi catatan baginya dan akan diteruskan ke pihak PSI di DPRD DKI Jakarta dan pihak Pemprov DKI.
Baca Selengkapnya
Dalam kunjungan ke Pasar Johar kali ini, Mendag Zulkifli Hasan berkeliling ke kios-kios pedagang untuk berdialog.
Baca Selengkapnya
Untuk optimalisasi pemanfaatan Rest Area Gunung Mas, Pemkab Bogor mengusulkan perluasan lahan parkir.
Baca Selengkapnya
Pramono mengatakan semua orang harus punya kesempatan yang sama untuk hidup di Jakarta. Maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelatihan.
Baca Selengkapnya