Pemerintah Diminta Fokus Belajar Daring Ketimbang Kembali Sekolah di Tengah Pandemi

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih mencari formula tahun ajaran baru di tengah rencana menerapkan pola hidup baru atau new normal saat pandemi Covid-19. Kemendikbud masih melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 perihal pola ajaran tahun baru tersebut.

Di tengah menunggu formulasi yang tepat mengenai sistem pendidikan tahun ajaran baru itu Kemendikbud diminta mengkaji ulang jika nantinya skenario pola belajar dan mengajar kembali di sekolah. Skenario pembukaan sekolah masa new normal dinilai malah membahayakan siswa maupun guru.

"Ya manfaatnya apa? jika harus dibuka mereka (siswa) bukan yang harus transaksi, seperti pabrik, mereka juga bukan seperti pasar yang harus datang ke tempat. Jadi sebetulnya tidak ada kewajiban untuk harus datang, kalau kondisinya memang belum aman," kata Pengamat Pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/5).

Pemerintah diminta mensosialisasikan metode pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ketimbang menyusun rencana mengembalikan sistem sekolah secara langsung seperti masa sebelum pandemi Covid-19.

"Yang seharusnya dikebut pemerintah itu bagaimana bulan Juli ajaran baru tetap bisa belajar lewat daring gitu. Seperti penambahan infrastruktur, bekerjasama dengan berbagai pihak, dan mengevaluasi kesulitan yang dialami selama metode belajar dari rumah kemarin," katanya.

Menurutnya, saat ini sudah tidak ada alasan untuk memulai beradaptasi dengan teknologi, karena sudah hampir seluruh sektor memasuki era daring dan setiap orang telah memiliki smartphone

"Jadi sudah tidak ada alasan jika hambatannya soal gawai (handphone), apa jangan-jangan pendidikan kita diajarkan untuk masa lampau bukan masa datang. Jadi penting bagi pemerintah mengevaluasi dulu hasil tiga bulan kemarin saat belajar dari rumah," katanya.

Bahkan, kata Indra, sangatlah wajar jika dana-dana pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dana bantuan pendidikan lainnya untuk dibelikan gadget bagi para siswa dengan kriteria tertentu.

"Itu sangat wajar, mangkanya perlu kita evaluasi dulu selama 3 bulan kemarin, terus kita punya anggaran berapa. Semisal ada 100 anak ada 50 yang tidak punya gadget sama sekali, nah bisa ngga kepada pihak sekolah untuk memberikan gadget kepada anak-anak yang tidak memiliki gadget, berdasarkan hasil evaluasi yang ada," terangnya.

Muncul Petisi Tudan Sekolah pada Ajaran Baru

Hingga muncul petisi online di situs web Change.org yang isinya meminta Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk menunda tahun ajaran baru 2020/2021 bagi siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Sejak dibuat pada Jumat (22/5) kemarin.

Dari pantauan merdeka.com petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 34.000 orang menuju 35.000 orang hingga, Kamis (28/5). Handa Handoko, pembuat petisi menganggap Indonesia belum siap untuk kembali membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dari petisi tersebut, Indra menilai bahwa petisi tersebut merupakan bentuk kekhawatiran dari para orang tua murid jika membiarkan anak-anaknya kembali bersekolah di saat pandemi Covid-19.

"Jadi sekarang ada petisi yang muncul menolak itu sekolah pada ajaran baru kan, maka seharusnya pemerintah. Apa kata saya tadi melakukan evaluasi dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Dari pada diem-diem gini kan," tegasnya.