Pemerintah Diminta Jamin Seluruh Buruh Disuntik Vaksin Setelah Pabrik Beroperasi 100%
Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa tingkat penularan Covid-19 di perusahaan menurun dari kisaran 10%, sekarang hanya 5%. Data tersebut diperoleh dari hasil 500 quisioner yang disebarkan KSPI.
“Memang sudah menurun, tetapi masih ada. Dari data kami, tingkat kematian juga menurun. Yang tadinya rata-rata dalam 2 minggu bisa 10-20 orang meninggal, sekarang 2-4 orang,” ujar Said dalam keterangannya, Selasa (24/8).
Meskipun penurunan ini karena adanya upaya dari perusahaan dan KSPI yang dibantu pemerintah dan Mabes Polri untuk menurunkan penularan Covid-19. Dengan memberikan vaksin gratis di beberapa perusahaan. Namun, jumlah vaksin gratis ini masih terbatas dan belum seluruh buruh tervaksin.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu Perseroan Terbatas? Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha atau unit yang telah berlandaskan hukum.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Apa yang terjadi pada PMI di Korsel? Diketahui, kata Benny, ada tujuh korban atas peristiwa itu, dua PMI dinyatakan meninggal dunia sementara lima rekan lainnya masih dalam proses pencarian pihak berwenang di Korea Selatan bersama perwakilan KBRI Indonesia.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
"Belum seluruh buruh tervaksin, padahal, herd immunity belum terjadi kalau 50% masyarakat dalam hal ini buruh belum tervaksin. Buruh yang belum mendapatkan vaksin, terutama di perusahaan padat karya seperti tekstil dan garmen," kata Said.
Sehingga dia menyoroti terkait keputusan melakukan relaksasi terhadap perusahaan-perusahaan selama PPKM di mana terjadi perbedaan antara perusahaan yang beroperasi secara terbatas maupun penuh 100% seperti yang berorientasi ekspor. Karena hal tersebut tetap beroperasi menularkan Covid-19.
"Perusahaan tetap beroperasi 100 persen, karena mereka mendapatkan izin IOMKI dari Menteri Perindustrian akibat kebijakan yang tidak sinkron. Yang satu bilang harus beroperasi 50 persen, tetapi yang satunya boleh beroperasi 100 persen,” ujar Said Iqbal.
Dia menyayangkan kebijakan antar kementerian yang terkesan tidak sinkron. Alhasil, dia meminta agar perusahaan yang sudah berlaku 100% harus dipastikan vaksinasinya guna mencapai herd immunity. Karena perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor seperti tekstil, garmen, dan sepatu banyak buruhnya yang belum disuntik vaksin.
“Oleh karena itu, harus diperiksa apakah perusahaan yang tetap berjalan 100% sudah terjadi herd immunity atau belum. Karena perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor seperti tekstil, garmen, dan sepatu banyak buruhnya yang belum disuntik vaksin," ujarnya.
“Hal yang lain, KSPI meminta agar buruh yang melakukan isolasi mandiri (isoman) bisa mendapatkan vitamin dan obat-obatan gratis yang disediakan melalui jaringan klinik dan rumah sakait BPJS Kesehatan. Sehigga mereka bisa cepat pulih ketika terpapar Covid,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar kembali membuat kelonggaran pada sektor industri yang berorientasi pada ekspor. Kebijakan ini dibuat seiring perpanjangan PPKM level 4 Jawa-Bali 10-23 Agustus 2021.
"Selain pusat perbelanjaan mal, pemerintah juga akan melakukan uji coba terhadap perusahaan orientasi ekspor dan domestik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Dengan uji coba terhadap karyawan lebih dari 390.000 orang dan akan diizinkan beroperasi sebanyak 100 persen," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (16/8).
Meski mengizinkan secara penuh, Luhut menegaskan tetap akan ada pembagian shift sebanyak dua gelombang yang dilakukan pada perusahaan. Selain itu, kepada para pegawai dan non-pegawai diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi saat jam operasional kerja.
"Penerapan dilakukan 2 shift dan pegawai perusahaan wajib menggunakan aplikasi peduli lingkungan dan screening terhadap karyawan dan non karyawan yang masuk ke lokasi pabrik."
Seperti diketahui, pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 di Jawa dan Bali. Perpanjangan itu diberlakukan hingga 23 Agustus 2021.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kehadiran SKT di Kudus juga menghasilkan dampak ekonomi lanjutan, yaitu multiplier effect melalui pertumbuhan dan geliat ekonomi.
Baca SelengkapnyaAturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.
Baca SelengkapnyaBuruh merasa selama ini aspirasinya tidak didengar hingga memicu demo ratusan massa di Kemenkes.
Baca SelengkapnyaPemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan merevisi PP Nomor 35 Tahun 2021 soal tenaga outsourcing.
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPengusaha ingin agar pemerintah melakukan kebijakan untuk menekan angka PHK.
Baca SelengkapnyaJokowi juga menduga pabrik sepatu bata tutup karena kurang efisiensi.
Baca SelengkapnyaBayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan kini menghantui puluhan ribu pekerja pabrik tekstil terbesar tanah air.
Baca SelengkapnyaUntuk mengurangi angka PHK yang terus bertambah, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini.
Baca SelengkapnyaSelama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.
Baca SelengkapnyaRPMK ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Selengkapnya