Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah diminta kawal ketat peradilan TKI yang divonis gantung

Pemerintah diminta kawal ketat peradilan TKI yang divonis gantung Ilustrasi Hukuman Mati. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan hukum bagi WNI asal Ponorogo Rita Krisdianti, yang tersandung kasus narkoba di Malaysia. Setidaknya, pemerintah harus dapat memastikan Pengadilan Penang Malaysia dapat bersikap transparan dalam mengadili Rita yang sudah divonis hukuman gantung.

"Tentu yang paling utama pemerintah harus memberi perlindungan hukum sebaik-baiknya, harus dipastikan peradilan transparan. Dia punya pengacara yang layak. Keadilan bagi tertuduh," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Hanafi menyarankan, agar pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya diplomasi dengan Malaysia sehingga tidak terjadi hukuman eksekusi.

Orang lain juga bertanya?

"Pemerintah memaksimal kan langkah diplomasi," jelas dia.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno mengatakan, semua cara akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan Rita dari hukuman mati. Meski demikian, Indonesia tetap akan menghormati hukum di Malaysia.

"Masih ada kesempatan naik banding ke Mahkamah Rayuan, dan juga nanti ke Mahkamah Federal," ucap Dubes Herman saat dihubungi merdeka.com.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalam 10 Tahun, Kemenlu Selesaikan 218.313 Kasus WNI
Dalam 10 Tahun, Kemenlu Selesaikan 218.313 Kasus WNI

Kemenlu juga memperkuat infrastruktur hukum, IT, dan SDM di kantor-kantor perwakilan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi, Jaksa Agung Ancam Pegawai Langgar Aturan
VIDEO: Nada Tinggi, Jaksa Agung Ancam Pegawai Langgar Aturan "Kalian yang Saya Tindak!"

Burhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.

Baca Selengkapnya
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem

Proses integrasi mengalami sejumlah kendala teknis karena pihak Malaysia masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan sistem internal mereka.

Baca Selengkapnya
Upaya Mencegah Perdagangan Orang dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Upaya Mencegah Perdagangan Orang dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Kasus perdagangan orang terus muncul dari tahun ke tahun

Baca Selengkapnya
Gugatan UU Cipta Kerja di MK, Pemberi Kerja Diingatkan Hakim Tunjuk Pekerja Lokal jadi Pendamping TKA
Gugatan UU Cipta Kerja di MK, Pemberi Kerja Diingatkan Hakim Tunjuk Pekerja Lokal jadi Pendamping TKA

Penegasan tersebut disampaikan MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, yakni terkait uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

Baca Selengkapnya
Gebrakan Menteri PPMI Lindungi Pekerja Migran: Tindak Tegas Penyalur Tenaga Kerja Nakal!
Gebrakan Menteri PPMI Lindungi Pekerja Migran: Tindak Tegas Penyalur Tenaga Kerja Nakal!

Menteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ditanya Soal Pelecehan TKI, Kejutan Respons Anies Prabowo dan Ganjar
VIDEO: Ditanya Soal Pelecehan TKI, Kejutan Respons Anies Prabowo dan Ganjar

Capres Ganjar menjawab mengenai permasalahan perlindungan pekerja migran.

Baca Selengkapnya
Menteri Karding Ungkap Alasan Ingin Pelepasan Pekerja Migran di Istana
Menteri Karding Ungkap Alasan Ingin Pelepasan Pekerja Migran di Istana

Karding mengungkap target 100 hari kementeriannya. Salah satunya dengan melakukan pelepasan pekerja migran di Istana.

Baca Selengkapnya