Pemerintah diminta lawan kelompok radikal ingin ubah demokrasi RI

Merdeka.com - Indonesia belakangan tengah dihadapkan berbagai masalah. Termasuk munculnya kelompok dianggap radikal hingga mengancam demokrasi Indonesia.

Kondisi ini mendapat perhatian jaringan Sosial Demokrasi di Asia (SocDem Asia), beranggotakan partai politik sosial demokrat di kawasan Asia. Mereka bahkan resolusi berjudul Mempertahankan Karakter Demokrasi Indonesia yang Non-Sektarian.

Salah satu perwakilan dari Indonesia, Martin Manurung, dalam keterangannya, menjelaskan resolusi tersebut berisi keprihatinan atas dugaan menguatnya banyak kelompok radikal fundamentalis, intoleran, atas kebhinekaan dan kerukunan beragama. "SocDem Asia menilai bahwa kelompok-kelompok radikal dan kekuatan politik anti-demokrasi pada masa lalu, kini menggalang kekuatan bersama untuk mengambil kesempatan kekuasaan dan sekaligus mengubah arah demokrasi Indonesia," ujar Martin, Selasa (30/5).

Dia menuturkan, koalisi anti kebhinekaan dan anti demokrasi ingin mengubah karakter Indonesia yang non-sektarian. Kesempatan di bidang politik, sosial dan ekonomi bagi tiap kelompok minoritas budaya, agama dan etnis, akan semakin menyempit apabila kekuatan itu dibiarkan untuk menang.

Maka dari itu, dia meminta pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo melakukan perlawanan. "Menghadapi kondisi tersebut, SocDem Asia mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya melawan diskriminasi etnis dan fundamentalisme radikal, yang kini telah mendapat pendengar yang cukup banyak di masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Pihaknya memastikan selalu mendukung terciptanya demokrasi Indonesia sejahtera. Sehingga langkah pemerintah diharapkan bisa tegas dalam masalah ini.

"Socdem mendukung pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, untuk mengambil langkah tegas guna memastikan Demokrasi Indonesia menuju kesejahteraan dan penghormatan atas keragaman di masyarakatnya," terangnya.